Berhaji ternyata tidak harus bagi yang mampu. Cukup 60 persen mampu. Biaya selebihnya ditanggung oleh….bisnis perputaran uang.
Sebenarnya itulah yang membuat antrean naik haji itu menjadi sepanjang ular sejuta disambung jadi satu. Mendaftar hari ini baru bisa berangkat 15 tahun lagi. Saking banyaknya sampai kekurangan kuota –lalu terjadilah transaksi kuota.
Anda masih ingat: sebelum tahun 2010 tidak pernah ada antrean. Saya pun sudah lupa: saat itu mendaftar haji baru bisa dilakukan menjelang musim haji. Waktu mendaftar harus punya uang seratus persen. Lunas.
Related Post
“Akibatnya, Indonesia sering tidak bisa memenuhi kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi,” ujar Dr Amri Yusuf, pimpinan badan pelaksana, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia.
Saya bertemu Amri di Jakarta Inlternational Convention Center Rabu lalu. Yakni ketika sama-sama menghadiri acara Investor Daily Summit. Amri alumni jurusan akutansi Universitas Sumatera Utara (USU). Aslinya: Sigli, Aceh.
Agar bisa memenuhi kuota, muncullah ide baru. Amri tidak tahu siapa pemilik idenya. Saat itu ia masih menjabat direktur BPJS.
“Kan Pak Dahlan yang dulu angkat saya jadi direktur BPJS,” katanya. Tentu saya sudah lupa yang begitu-begitu.
Ide baru itu: mendaftar haji bisa dilakukan kapan saja. Sepanjang tahun. Tidak harus menjelang musim haji. Juga tidak harus sudah punya uang 100 persen. Anda bisa mendaftar dengan cara membayar yang muka saja.
Maksudnya, bila tiba saatnya musim haji dan kuota belum terpenuhi sudah ada pendaftarnya. Tinggal siapa yang siap membayar kekurangannya.
Uang hasil pendaftaran itu masuk ke badan pengelola keuangan haji. Diputar. Dibelikan surat berharga yang syariah dan aman. Beranak pinak.
“Termasuk diputar untuk mendanai proyek infrastruktur?”
“Tidak. Sama sekali tidak,” ujar Amri. “Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak ada pintunya,” tambahnya.
Berarti isu yang viral di medsos kala itu hanya hoax. Tapi bisa saja terjadi Keuangan Haji beli surat berharga negara, lalu negara menggunakan uang itu untuk infrastruktur.
Terverifikasi Dewan Pers