IKNPOS.ID – Kalimantan Timur (Kaltim) dianugerahi potensi alam yang luar biasa, mulai dari hasil bawah tanah, kekayaan darat, hingga potensi kelautan yang melimpah.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan sebagai persiapan masa depan. Terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di provinsi tersebut.
Menurut Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, keberadaan desa wisata akan menjadi ujung tombak dalam menunjang estetika IKN, sekaligus motor penggerak ekonomi baru di daerah.
Related Post
“Kami yakin dan percaya setelah masa era kayu selesai, berganti era batu bara, berganti lagi era kelapa sawit, setelah itu tentu saja kita harus mempersiapkan ekonomi-ekonomi baru, ekonomi kreatif yang di antaranya adalah tempat wisata,” ujar Seno Aji saat membuka Jambore Desa Wisata di Samarinda, Kamis, 11 September 2025.
Pengembangan desa wisata menjadi krusial seiring dengan perpindahan ibu kota negara yang diprediksi akan mendatangkan ratusan ribu penduduk baru ke Kaltim.
Para aparatur sipil negara dan pekerja di IKN tersebut dipastikan akan membutuhkan destinasi rekreasi alternatif selain pusat perbelanjaan pada akhir pekan.
Kondisi ini menjadi peluang besar yang harus ditangkap oleh setiap desa yang memiliki potensi.
Oleh karena itu, desa-desa wisata yang telah ada maupun yang masih rintisan harus terus berbenah dan memoles diri untuk menjadi pilihan utama wisatawan.
Keberadaan Desa Wisata Akan Memberi Dampak Ekonomi Langsung
Seno Aji juga menjelaskan, keberadaan desa wisata akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat melalui tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Produk-produk ekonomi kreatif dan kerajinan lokal akan bangkit seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke desa-desa tersebut.
Ia berharap, ke depannya Kaltim dapat mencontoh keberhasilan Bali dalam mengelola potensi pariwisata secara profesional.
Untuk mencapai tujuan itu, ia menegaskan perlunya sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga komunitas.
Terverifikasi Dewan Pers