IKNPOS.ID – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur makin seksi di mata investor.
Hingga September 2025, dana investasi swasta yang mengalir ke megaproyek warisan Presiden Joko Widodo itu sudah tembus Rp65,3 triliun. Angka fantastis ini bikin IKN makin laris manis.
Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa selain lewat APBN, keterlibatan swasta jadi faktor penting dalam mengakselerasi pembangunan ibu kota baru.
“Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN mencapai Rp65,3 triliun. Ada 49 badan usaha dari dalam dan luar negeri yang sudah teken 52 perjanjian kerja sama,” ujar Basuki, Sabtu (27/9/2025).
Perpres Jadi Payung Hukum, Era Prabowo Jalan Terus
Banyak pihak sempat ragu proyek ini akan lanjut setelah Jokowi lengser. Namun, Basuki memastikan bahwa IKN tetap jalan di era Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, keberlanjutan pembangunan sudah dijamin lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
Perpres yang diteken pada 30 Juli 2025 itu menegaskan IKN bukan sekadar ibu kota baru, melainkan akan ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia.
Target operasionalnya jelas: tahun 2028 seluruh gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung berdiri.
Skema Pembangunan: 5 Fokus Utama
Dalam dokumen perencanaan, ada beberapa aturan main yang jadi acuan:
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dibangun di atas lahan 800–850 hektare.
Gedung perkantoran hanya boleh menempati maksimal 20 persen lahan.
Hunian ASN dan masyarakat wajib menguasai 50 persen area.
50 persen kawasan harus punya sarana prasarana dasar.
Indeks aksesibilitas ditargetkan 0,74, demi mobilitas warga yang efisien.
Skema ini ditegaskan agar pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur keras, tapi juga memperhatikan ekologi dan kelayakan hidup.
Anggaran Negara Terbatas, Swasta Diandalkan
Meski investasi swasta deras, pemerintah tetap menyiapkan sokongan dana dari APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, anggaran negara semakin ketat. Namun, proyek strategis nasional ini tetap diprioritaskan.
“Tahun depan Rp5,7 triliun sudah disiapkan, termasuk lewat Kementerian PUPR. Kita dorong lebih cepat, dan swasta makin banyak masuk,” kata Purbaya.
Sebagai catatan, dalam RAPBN 2026, alokasi APBN untuk IKN sebesar Rp6,3 triliun. Padahal, kebutuhan pembangunan 2025–2028 diperkirakan mencapai Rp48,80 triliun dengan rincian:
