- Identifikasi Kebutuhan: Bapanas dan Pemda mengidentifikasi komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat dan daerah yang paling rentan terhadap gejolak harga.
- Pengadaan Komoditas: BULOG dan ID FOOD menyerap komoditas dari petani dengan harga yang wajar dan menyediakan pasokan dari cadangan pangan pemerintah.
- Titik Distribusi: GPM dilaksanakan di berbagai lokasi strategis seperti kantor kelurahan/desa, pasar tradisional, halaman kantor dinas, hingga pusat komunitas. Konsep GPM Keliling juga diperkuat untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
- Harga Terjangkau: Komoditas dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Seringkali dengan subsidi dari pemerintah pusat atau daerah.
- Pembatasan Pembelian: Untuk memastikan pemerataan dan mencegah penimbunan diberlakukan pembatasan jumlah pembelian per individu.
- Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi digital untuk pendaftaran, pembayaran, dan pemantauan stok mulai diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi.
Target Ambisius GPM: (H-4)
- Melaksanakan minimal 10.000 titik GPM di seluruh Indonesia dalam setahun.
- Menjangkau lebih dari 50 juta keluarga rentan.
- Menjaga tingkat inflasi pangan di bawah 3%.
- Meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional secara signifikan.
Program ini juga terintegrasi dengan berbagai inisiatif pemerintah lainnya. Seperti program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pendistribusian bansos pangan, hingga program peningkatan produksi di sektor pertanian.
Dampak Gerakan Pangan Murah telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai penjuru Indonesia. Di Jawa Barat misalnya. GPM berhasil menekan harga beras hingga 15% di beberapa pasar. Terutama saat terjadi lonjakan harga global. Ibu-ibu rumah tangga tidak lagi khawatir dengan membengkaknya anggaran belanja dapur. Mereka bisa mengalokasikan sisa uang untuk kebutuhan lain atau menabung.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang seringkali menghadapi tantangan logistik dan harga yang tinggi, GPM membawa komoditas strategis. Seperti minyak goreng dan gula dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
Di Sulawesi Selatan, GPM tidak hanya membantu konsumen. Tetapi juga petani. Pemerintah melalui BULOG menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak, kemudian mendistribusikannya kembali ke masyarakat.
Bahkan di Papua, yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur, GPM tetap berupaya hadir.
Dengan dukungan transportasi khusus, pangan murah dapat menjangkau masyarakat adat di pegunungan maupun pesisir.
Upaya Mewujudkan Keadilan (H-2)
Program ini cukup menjanjikan bagi Masyarakat. Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, GPM bisa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudukan keadilan. Terutama kebutuhan pangan.
“Jadi, ini adalah kegiatan dalam hal kebutuhan masyarakat. Karena selama ini pangan ini lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu,” ujar Trubus kepada Disway, pada Jumat, 5 September 2025.
Dengan adanya gerakan pangan murah itu, lanjut Trubus, otomatis rakyat bisa lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tak perlu lagi membeli dengan harga yang mahal.
“Karena itu kan distribusinya dipotong itu mas, jadi tidak melalui tengkulak lah,” jelas Pengamat asal Universitas Trisakti tersebut.
Dia mendukung penuh program pemerintah itu. Ada secercah harapan dilorong gelap. Trubus menyarankan, agar kebijakan pinlik ini harus keberlanjutan. Jangan hanya jangka pendek 1 atau 2 bulan ke depan.
“Tapi kemudian kalau bisa ini berjangka panjang sampai paling tidak 5 tahun. Ya puncaknya swasembada pangan,” ungkapnya.
Namun, kata Trubus, pemerintah harus memastikan bahwa persoalan di tingkat nasional maupun global.
Seperti kondisi perdagangan dan ekspor-impor, tidak memengaruhi ketersediaan pangan dalam negeri.
Masyarakat harus tetap tercukupi kebutuhannya dan tidak mengalami kekurangan bahan makanan.
“Atau paling tidak tercukupilah. Jadi masyarakat tidak kekurangan makanan, ketersediaan pangan,” urainya.
Trubus berharap ini adalah program yang berkelanjutan. Merata sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Dia pun menyoroti wilayah 3T yang infrastukturnya masih belum memadai.
“Itu kalau bisa ada peran pemerintah untuk menyediakan secara tidak hanya beras. Tapi yang lainnya juga seperti minyak goreng, ya kebutuhan pangan lainnya terpenuhi,” harapnya.
Sementara itu, akademisi sekaligus pengamat politik dan kebijakan Publik, Farhan Sofian, ikut menyoroti gerakan pangan murah.
Menurutnya, ini menjadi langkah serius pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Program itu, kata Sofian, sebagai langkah serius pemerintah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perputaraan ekonomi di Indonesia tetap stabil.
“Hal itu akan berdampak kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya,” ujar akademisi asal Tangerang itu kepada disway.
“Paling tidak, ini bisa menjaga stabilitas dalam ekonominya. Agar mereka bisa hidup dengan layak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikan anak-anaknya ke depan,” jelasnya.
GPM Pecahkan Rekor (H-2)
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan GPM.
“Badan Pangan Nasional tentu tidak mampu bekerja sendiri. Kolaborasi dengan banyak pihak menjadi keharusan. Program GPM telah diinisiasi sejak lama. Hal ini pun kerap ditekankan dalam rapat pengendalian inflasi setiap minggu di Kementerian Dalam Negeri,” kata Arief Prasetyo kepada Disway, pada Rabu 3 September 2025.
Menurut Arief, esensi utama GPM adalah memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.
“Esensi GPM menjaga keterjangkauan pangan. GPM ini mampu tersebar secara ekstensif di banyak lokasi yang memudahkan akses masyarakat,” ucapnya.
Efektivitas program ini sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2022, GPM hanya digelar 442 kali dan inflasi pangan memuncak hingga 11,47 persen pada Juli 2022.
Namun pada 2023, pelaksanaan meningkat menjadi 1.626 kali. Puncaknya di 341 titik serentak. Hasilnya sukses menekan inflasi tahunan pada angka 6,73 persen.
“Di 2023, fenomena El Nino mulai melanda yang menyebabkan kekeringan di Indonesia,” tambah Arief.
Pada 2024, intensitas GPM meningkat drastis hingga 9.547 kali. Ini menurunkan inflasi pangan tahunan secara signifikan ke 0,12 persen.
Namun, pada 2025, inflasi kembali menunjukkan fluktuasi, dengan angka 3,82 persen pada Juli dan 4,47 persen pada Agustus.
“Jumlah GPM Januari-Agustus telah mencapai 7.540 kali atau telah berada di 78,9 persen dari realisasi GPM tahun 2024,” papar Arief.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam program ini.
“Spirit penggencaran GPM banyak pihak justru diperlukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses pangan yang lebih terjangkau dan berkualitas,” pungkasnya.
Salah satu capaian monumental GPM terjadi pada 29 Agustus 2025, saat pelaksanaan serentak digelar di 4.337 titik di seluruh Indonesia.
Capaian ini memecahkan rekor sebelumnya yang tercatat pada Juni 2023, dan berhasil dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik penghargaan tersebut dan menegaskan pentingnya operasi pasar sebagai strategi pengendalian harga.
“Sebelumnya kita sudah melakukan operasi pasar di 4.337 titik. Sekarang kita fokus melanjutkan operasi pasar besar-besaran di 214 kabupaten seluruh Indonesia bersama Kemendagri, Bulog, Bapanas, dan seluruh pihak terkait,” kata Menteri Amran.
Ia menyebut langkah ini mulai menunjukkan hasil. “Namun kita tidak boleh berhenti sampai di sini,” tegasnya.
Menurutnya, operasi pasar akan terus dilakukan hingga akhir tahun untuk menjaga harga beras tetap terkendali.
“Kita harus terus melakukan operasi pasar untuk menekan harga, terutama di 214 kabupaten yang sudah kita data. Bila perlu, kita lanjutkan sampai bulan Desember. Stok kita aman, saat ini tersedia 1,3 juta ton beras untuk operasi pasar, dengan total stok nasional kurang lebih 4 juta ton,” tutup Amran.
Dari sisi distribusi dan kualitas beras, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya berkomitmen menjaga mutu produk yang disalurkan kepada masyarakat.
“Kemungkinan dengan nanti periode 2 bulan lagi, ini kan sudah panen baru lagi. Dengan harapan yang ini keluar, nanti yang 2 bulan lagi panen, kita sudah bisa menyerap lagi. Serapan ke depan ini estimasinya sekitar 1 juta ton,” jelas Rizal di kantor Perum Bulog pada Selasa, 2 September 2025.
Ia menekankan seluruh proses distribusi dilakukan dengan ketat agar kualitas beras tetap terjaga.
Menurut Rizal, keberadaan stok yang cukup saat ini sekitar 3,9 juta ton. Ini menjadi modal penting untuk menjaga kestabilan harga.
Selain itu, Bulog juga aktif menyalurkan bantuan pangan. Untuk periode Juni hingga Juli, realisasi penyaluran mencapai 99 persen, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Pengendalian Inflasi Pangan (H-2)
Sebulan terakhir harga beras mengalami tren kenaikan. Hal ini membuat masyarakat berteriak karena harganya semakin melejit.
Beras medium naik sekitar 0,67% menjadi Rp 15.100 per kg. Sementara beras premium naik 0,060% jadi Rp 16.800 per kg.
Untuk harga dipasaran, pemerintah menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton melalui tujuh jalur distribusi.
Termasuk pasar rakyat, koperasi, outlet binaan pemda, Gerakan Pangan Murah, hingga ritel modern.
Berdasarkan sejumlah sumber, penyebab dari mahalnya harga beras belakangan ini, karena distribusi dilapangan yang belum optimal.
Dengan kesulitan yang terjadi di masyarakat, lewat sejumlah Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (BULOG) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu.
Operasi pangan murah ini juga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-80.
Pada kegiatan ini lebih dari 43.000 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) didistribusikan.
Selain beras, beberapa komoditas yang dijual di pasar murah ini memenuhi kebutuhan pokok. Seperti minyak, gula, telur, dan bahan makanan lainnya dengan harga miring.
GPM Daerah Juga Bergeliat
Sejak 2022 lalu, Pemerintah Provinsi DKI juga telah melaksanakan gerakan pangan murah, yang rutin dilakukan.
Kegiatan ini dicbawah naungan PT Food Stasion Tjipinang Jaya (Perseroda) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menjelaskan tujuan dari diselenggarakan program ini untuk menyediakan bahan pangan. Terutama beras dengan harga terjangkau.
Hasudungan mengatakan program ini ditargetkan untuk menyediakan harga bahan pokok murah dengan lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.
“Penyediaan bahan pangan dengan harga dibawah pasar dilokasi yang mudah diakses warga,” ujar Hasadungan pada disway pada Kamis, 4 September 2025.
Hasudungan mengungkapkan tantangan terbesar dari operasi pangan murah yang diberlakukan di Jakarta adalah naik-turunnya pembelian dari bahan-bahan pokok di Jakarta.
Terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan GPM serentak yang dilaksanakan bulan Agustus 2025 ini bukan cuma memperingati HUT RI. Tapi juga mendorong pengendalian inflasi.
“Ini untuk mendorong supaya inflasi turun. Alhamdulillah secara makro ekonomi dengan demikian sudah turun,” jelas Taufik.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan gerakan pangan murah ini terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan. Terutama masyarakat ekonomi ke bawah.
Harapannya dengan adanya program ini bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang ramah di kantong.
Di Jakarta, progam GPM ini juga dibantu oleh kepolisian. Terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan Ketua Satgas Langan Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan ini sebagai langkah menjaga stabilitas harga. Sekaligus wujud kepedulian kepada masyarakat.
“Polri turun langsung mengawasi jalannya distribusi agar program berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Kami hadir memantau langsung jalannya distribusi. Pengawasan ini bertujuan memastikan agar pelaksanaan GPM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujr Ade Safri kepada Disway.
Hingga kini Polda Metro Jaya telah menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual Rp11.000 per kilogram.
Namun, untuk warga yang hadir, beras dibagikan secara gratis sebagai bentuk kepedulian.
Disebutkannya, program ini menghadirkan penjualan beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) untuk masyarakat dengan harga terjangkau.
Kegiatan tersebut merupakan upaya Polri mendukung pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memperluas distribusi beras, menekan disparitas harga, sekaligus memberikan akses langsung terhadap kebutuhan pokok.
“Melalui Gerakan Pangan Murah Polri ini, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga Rp11 ribu per kilogram. Jauh di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) sebesar Rp13.500 per kilogram,” sebutnya.
Dalam pelaksanaan GPM, beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kilogram dengan harga Rp55 ribu per pack.
Masyarakat maksimal bisa membeli dua pack atau 10 kilogram. Dengan harga ini, pembeli dapat menghemat Rp2.500 per kilogram, atau Rp25 ribu jika membeli dua pack sekaligus.
“Artinya, jika masyarakat membeli satu pack (5 kg). Mereka sudah hemat Rp12.500. Jika membeli dua pack (10 kg), bisa hemat hingga Rp25 ribu,” tuturnya.
Untuk distribusi beras, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya beserta Satreskrim Polres dan Polsek mengambil langsung dari gudang Bulog menggunakan kendaraan inventaris kepolisian.
Koordinasi juga dilakukan dengan Bulog sesuai wilayah. Seperti Kanwil DKI dan Banten, Kancab Bogor, serta Kancab Karawang.
Seluruh hasil penjualan beras SPHP dari program GPM ini disetorkan harian ke Bulog dan dilaporkan melalui aplikasi Klik SPHP. Ini sebagai bentuk transparansi serta pengawasan distribusi pangan.
“Program ini bukan sekadar penyaluran beras murah. Tetapi bagian dari komitmen Polri menjaga stabilitas pangan, membantu masyarakat, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau,” terangnya.
Sementara Kasubdit Indag Ditreskrimsus, AKBP Ardila Amry menyebut kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas pangan nasional.
“Dengan dukungan berbagai pihak, Polri ingin memberikan kepastian bahwa stok beras tersedia dengan harga terjangkau. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan maupun lonjakan harga,” urainya.
Salah satu pengemudi ojol, Yogi, mengaku terbantu dengan adanya program ini. Ia yang tengah menunggu orderan di sekitar Mapolda Metro Jaya tak menyangka mendapat beras gratis.
“Ini gratis. Saya tadi lagi mangkal terus ada yang ngajakin. Saya langsung ajak teman-teman. Ada sekitar 30 orang yang ikut ambil. Lumayan banget, apalagi harga beras sekarang lagi naik,” paparnya.
Melalui program ini Polri mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan.
Pasokan beras dipastikan aman, harga terkendali, dan distribusi akan terus berjalan hingga akhir 2025.
Selain di Jakarta, GPM juga dilaksanakan di wilayah lain. Termasuk di Kota Bogor, Jawa Barat.
Wali Kota Bogor, Dedie A.Rachim mengatakan dengan hadirnya GPM ini dapat memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
“Cadangan pangan aman, kebutuhan terpenuhi, dan ini kewajiban pemerintah untuk menyalurkan ketika terjadi fluktuasi,” ujar Dedie.
Dia menerangkan saat GPM serentak berlangsung daya beli masyarakat cukup tinggi, dengan antrean yang normal.
Sedangkan, Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat menjelaskan operasi ini merupakan arahan langsung dari Kemendagri agar seluruh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan GPM.
Dody menjelaskan stock cadangan pangan di Indonesia sudah cukup melimpah dan perlu disalurkan ke masyarakat. “Semua bergerak. Termasuk Kota Bogor di enam kecamatan,” terangnya.
Ciptakan Ekosistem Pangan yang Kuat (H-2)
Gerakan Pangan Murah 2025 adalah lebih dari sekadar respons instan terhadap fluktuasi harga.
Program ini merupakan bagian integral dari visi jangka panjang pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Ini berarti tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau hari ini. Tetapi membangun sistem yang resilient terhadap tantangan masa depan.
Investasi pada infrastruktur pertanian, pengembangan teknologi benih unggul, peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan cadangan pangan nasional.
Semuanya berjalan seiring dengan GPM. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pangan yang kuat dari hulu ke hilir, di mana produksi melimpah, distribusi efisien, dan harga stabil, tanpa harus terus-menerus mengandalkan subsidi.
Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan, mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, dan mempromosikan konsumsi pangan lokal.
Hal ini akan memperkuat basis pangan nasional dan membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan pasar global.
Indonesia tidak hanya mampu mencukupi pangannya sendiri. Tetapi juga mampu menjadikan pangan sebagai sumber kekuatan, identitas dan kebanggaan bangsa.(*)
