IKNPOS.ID – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni melalui program rumah subsidi.
Program ini didukung oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memudahkan pembelian rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Kabar baiknya, harga rumah subsidi tahun 2025 di wilayah Jabodetabek dipastikan tetap Rp185 juta, sesuai dengan draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor/KPTS/M/2025.
Related Post
Harga Rumah Subsidi 2025: Tetap, Tidak Naik
Dalam aturan tersebut, ditetapkan batas luas tanah, luas lantai, dan harga jual maksimal rumah subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Jabodetabek, harga tertinggi adalah Rp185.000.000.
Menariknya, harga ini tidak hanya berlaku di Jabodetabek, tetapi juga untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu.
Sebagai perbandingan, berikut daftar harga maksimal rumah subsidi 2025 di seluruh Indonesia:
Jawa (kecuali Jabodetabek) & Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp166.000.000
Kalimantan (kecuali Murung Raya & Mahakam Ulu): Rp182.000.000
Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp173.000.000
Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Murung Raya, Mahakam Ulu: Rp185.000.000
Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan: Rp240.000.000
Sama dengan Ketentuan Sebelumnya
Harga tersebut ternyata masih sama seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 untuk tahun 2023 dan 2024.
Jika pada tahun berikutnya belum keluar aturan baru, maka harga akan tetap mengacu pada ketentuan 2024.
Batas Maksimal Gaji untuk KPR Rumah Subsidi
Tidak hanya harga, pemerintah juga menetapkan batas gaji maksimal agar masyarakat bisa mengakses KPR subsidi.
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, yang mulai berlaku 22 April 2025 setelah ditandatangani Menteri PKP Maruarar Sirait.
Berikut rincian gaji maksimal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi:
Terverifikasi Dewan Pers