IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah menelan biaya hingga Rp89 triliun dinilai akan sia–sia jika pemerintah tidak segera menerbitkan keputusan jadwal pasti kepindahan ibu kota negara ke IKN.
Untuk itu, Partai NasDem berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati infrastruktur yang sudah terbangun.
Seperti diketahui, saat ini pembangunan tahap I IKN telah rampung dan pembangunan infrastruktur dasar serta fasilitas perkantoran lembaga eksekutif sudah bisa difungsikan.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN.
“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.
Ia juga menyatakan, selain Wapres, sejumlah kementerian perlu menjadi pionir pemindahan ke IKN, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.
IKN adalah Proyek Strategis Nasional
Dia menilai bahwa IKN merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun karena beberapa pertimbangan, antara lain untuk mendorong pemerataan ekonomi yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mempunyai daya dorong pembangunan di luar Jawa.
“Sedangkan pembangunan yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN dengan nilai investasi mencapai Rp58,41 triliun,” katanya.
Untuk tahap II, menurut dia, anggaran yang dibutuhkan IKN yakni sebesar Rp48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan.
