IKNPOS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, aksi demonstrasi yang pecah sejak tanggal 25 Agustus 2025, terjadi di 107 titik di 32 provinsi.
Aksi demonstrasi yang berkepanjangan tersebut mengakibatkan sejulmah kerusakan pada fasilitas umum hingga gedung parlemen.
Tito berkata, aksi demonstrasi di 107 titik tersebut sebagian berlangsung damai, namun tidak sedikit juga yang berujung ricuh disertai aksi vandalisme hingga pembakaran.
Kata Tito wilayah demonstrasi yang masuk kategori merah seperti di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
“Yang lainnya berlangsung secara kondusif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025 di Kemendagri pada Selasa, 2 September 2025.
Tito menuturkan, dampak aksi unjuk rasa di daerah-daerah tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas publik seperti kantor pemerintah.
Tak hanya itu, korban jiwa juga berjatuhan akibat aksi demonstrasi tersebut.
Sementara Tito belum menghitung secara pasti total kerugian yang diderita akibat aksi massa tersebut.
Namun dia memperkirakan jumlah kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.
Kata mantan Kapolri tersebut, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan jumlah kerugian terbesar.
Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
Selanjutnya, di Kota Makassar Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar ludes dibakar massa hingga menyebabkan tiga orang tewas dan lima lainnya luka-luka.
Kemudian di Surakarta, Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Di Surabaya, Gedung Grahadi dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat atau terbakar.
Untuk di Kota Kediri, Gedung DPRD dibakar dan dijarah. Selain itu, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak.
Di Mataram, Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya juga dibakar dan dirampas.
Kerusakan juga terjadi di Kota Bandung, di mana aset Rumah Dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dibakar.
Selanjutnya, Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang juga turut menjadi sasaran amukan massa.
Tak hanya di kota, di Kabupaten Brebes tercatat kerusakan pada Gedung DPRD, sementara di Kota Pekalongan, Gedung DPRD dan Pemkot dibakar.
Kota Tegal mengalami insiden yang sama, dengan Gedung DPRD dan Polres yang dibakar.
Di Kabupaten Cilacap, Gedung DPRD dirusak, sedangkan di Kabupaten Kediri, kerusakan lebih luas meliputi Gedung DPRD, Gedung Pemkab, dan Samsat yang dibakar serta dijarah.
Bahkan, Museum Baghawanta Bari mengalami kerusakan dengan sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
Selanjutnya, di Kabupaten Kebumen, kerusakan terjadi pada kaca Gedung DPRD.
Kabupaten Jepara mengalami kerusakan yang lebih besar, meliputi kaca rumah dinas Kapolres dan Wakapolres, pembakaran sebagian Gedung DPRD Jepara, serta penjarahan fasilitas kantor DPRD.
Selain itu, fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, dan gerobak pedagang di SMP 5 turut dirusak dan dibakar.
Lanjut di Kota Malang, tercatat 13 pos polisi dirusak dan tiga pos polisi dibakar.
Untuk di Kota Cirebon, Gedung DPRD dirusak serta dijarah massa aksi.
Kabupaten Banyumas terjadi kerusakan pada Kantor Pemkab, Pendopo Bupati, serta eks Gedung DPRD.
Kerusakan yang sama terjadi di Kota Banjar yakni Gedung DPRD dirusak massa.
Di Provinsi Jambi, Gedung DPRD Provinsi turut dirusak. Selanjutnya di Kota Tasikmalaya, Gedung DPRD Kota mengalami kerusakan.
Kota Palembang mencatat kerusakan pada Gedung DPRD Provinsi yang dibakar serta Kantor Ditlantas Polda Sumsel yang turut dirusak.
“Terakhir, di Kota Palopo, Gedung DPRD Kota juga mengalami perusakan,” pungkas Tito. (Cahyono)
