IKNPOS.ID – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki komitmen kuat dalam membangun infrastruktur strategis daerah, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Komitmen ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bupati PPU, Mudyat Noor telah bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodoa, Kamis, 15 Mei 2025 di Jakarta.
Pertemuan ini untuk mengawal sejumlah rencana yang berkaitan dengan konektivitas, lingkungan, hingga ketahanan air dan pangan.
Related Post
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah daerah dalam menyambut dinamika pembangunan IKN.
Sebagai wilayah induk dan penyangga utama, Pemda PPU ingin sejajar dan terintegrasi penuh dengan IKN, bukan sekadar pelengkap.
“Kita tidak boleh tertinggal. Posisi PPU sebagai penyangga IKN menuntut percepatan infrastruktur. Maka kami hadir langsung ke kementerian untuk memastikan setiap kebutuhan strategis daerah masuk dalam agenda nasional,” kata Mudyat.
Salah satu proyek prioritas yang diajukan adalah pembangunan Jembatan Sungai Riko, yang akan menghubungkan Kelurahan Gresik dan Kelurahan Buluminung dan Kelurahan Pantai Lango. Jembatan ini dinilai penting karena akan membuka akses cepat bagi tiga kelurahan tersebut.
Menurut Mudyat, saat ini warga dari wilayah tersebut harus menempuh perjalanan laut dengan kapal kecil atau jalur darat selama hampir dua jam. Jika jembatan terbangun, waktu tempuh diperkirakan hanya 20–30 menit.
“Ini bukan sekadar soal waktu tempuh. Jembatan Riko akan mempercepat aliran ekonomi dan layanan dasar ke wilayah pesisir,” tegas Mudyat.
Tak hanya soal konektivitas, Mudyat juga membawa soal pengelolaan lingkungan. Pemkab PPU mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Buluminung.
TPST ini diharapkan menjadi pusat pemrosesan limbah terpadu sebagai bagian dari sistem berkelanjutan.
“Penanganan sampah harus masuk fase baru, bukan sekadar buang ke TPA. TPST akan jadi solusi agar PPU punya pola pengelolaan modern, apalagi kita berada di wilayah strategis nasional,” terangnya.
Terverifikasi Dewan Pers