IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat diliputi tanda tanya besar. Pasalnya, anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sempat diblokir, termasuk untuk proyek-proyek vital di kawasan ibu kota baru tersebut.
Tapi tenang, kabar terbaru menyebutkan anggaran itu sudah resmi dibuka kembali.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa anggaran senilai Rp14 triliun sempat tertahan karena adanya dinamika politik anggaran antara kementerian, DPR, dan Kementerian Keuangan.
Related Post
“Ada masalah politik anggaran yang belum selesai saja. Kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan. Nggak ada, nggak jadi diblok,” ujar Dody.
Bukan Hanya IKN yang Diblokir
Dody juga menambahkan bahwa bukan cuma anggaran IKN yang sempat diblokir, tetapi hampir semua anggaran kementerian/lembaga (KL) lainnya juga mengalami hal serupa.
Jadi, ini bukan hanya soal proyek Ibu Kota Nusantara, tapi persoalan administratif secara nasional.
Untungnya, kini semua sudah beres. Proses politik anggaran telah diselesaikan, dan Kementerian PU bisa kembali menjalankan tugas besarnya, khususnya untuk mempercepat pembangunan di IKN yang sempat tertunda.
Wakil Menteri & Dirjen Siap Terbang ke IKN
Dalam waktu dekat, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bersama beberapa Direktur Jenderal akan langsung turun ke lapangan di IKN.
Tujuannya jelas: memastikan proyek-proyek yang bisa dipercepat segera dilanjutkan.
“Tinggalnya proses-proses anu aja. Makanya Bu Wamen, beberapa dirjen akan ke IKN untuk berusaha, apa yang bisa dipercepat, dipercepat,” jelas Dody.
Proyek Mana yang Diprioritaskan?
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Zainal Fatah, memastikan bahwa dokumen anggaran sudah dibuka, tetapi kini masuk tahap pengkajian: mana proyek yang jadi prioritas, dan mana yang bisa ditunda.
“Prosesnya sudah (dibuka anggaran). Sudah dibuka, cuma kan angka besarnya, misalkan kita dikasih 10, 10 mau ditaruh di mana nih,” ungkap Zainal.
Zainal menegaskan, fokus utama kementeriannya adalah menyelesaikan proyek-proyek penugasan sebelumnya, bukan proyek baru. Ini termasuk proyek strategis seperti:
Terverifikasi Dewan Pers