Warga Bangun Pos Penjagaan untuk Antisipasi Penyerobotan Tanah Ulayat di Morowali oleh PT Vale Indonesia

IKNPOS.ID – Eksploitasi nikel secara besar-besaran di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), menghadirkan kisah sedih bagi kehidupan rumpun Pong Salamba. Lahan atau tanah ulayat milik rumpun Pong Salamba di Desa Ululere tiba-tiba dikuasai perusahaan tambang nikel, PT Vale Indonesia. Padahal, nenek moyang rumpun Pong Salamba telah menguasai lahan ulayat tersebut sejak tahun 1900. Sebagai langkah antisipasi penyerobotan lahan oleh PT Vale, warga rumpun Pong Salamba pun kini membuat pos penjagaan. Penguasaan tanah milik rumpun Pong Salama oleh PT Vale diungkapkan keluarga Pong Salamba, Harniati Irwan seperti dikutip dari kabarsulteng. “Lokasi ini dulunya dikenal dengan nama Langtua,” ujar Harniati Irwan saat ditemui di pos penjagaan di tengah hutan Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulteng, awal Februari 2025. Pos penjagaan yang juga digunakan sebagai pondok tersebut dibangun bersama masyarakat Toraja rumpun Pong Salamba untuk berjaga-jaga sejak perusahaan tambang nikel PT Vale memasuki wilayah mereka. Di Pos penjagaan tersebut warga berjaga meski tanpa penerangan dan nihil sinyal. “Hampir sebulan ini kami bermalam di sini, menjaga tanah waris dari aktivitas tambang,” ujarnya. Pong Salamba kembangkan perkebunan damar Diceritakan Harniati, tanah ulayat yang menjadi pemukiman di Langtua merupakan inisiasi Pong Salamba bersama sang istri Lai Kise dan keenam anaknya. Pada pembangunannya di masa itu, Pong Salamba mengajak 40 buruh beserta keluarga masing-masing mengembangkan lahan. Kehadiran buruh-buruh ini menambah dinamika sosial dan ekonomi di pemukiman yang baru dibentuk, menciptakan komunitas adat yang saling mendukung. Kisah terbentuknya pemukiman ini diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan Pong Salamba hingga kini. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, lahan yang dikelola Pong Salamba menjadi pusat perkebunan damar yang sangat penting pada masa itu. Tanaman yang dikenal sebagai resin berkualitas tinggi ini menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal penduduk setempat. “Usaha dan lahan inilah yang kami pertahankan. Tanah ulayat masyarakat adat Toraja rumpun Pong Salamba,” ucap Harniati. Diungkapkan Harniati Rumpun Pong Salamba memliki lahan di Morowali seluas 8.636 hektare sesuai surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Mahalona pada 1998. Bahkan Surat Kepala Desa Mahalona juga mengonfirmasi sejarah terciptanya pemukiman dan usaha perkebunan damar Pong Salamba di Langtua. Diungkapkannya, memang secara administratif, lahan tersebut berada di batas antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut Harniati, di Sulteng ada sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba. Tanaman damar yang banyak dijumpai seperti di Desa Ululere menjadi bukti atas penguasaan mereka. Makam Pong Salamba juga berada di sana. Aktivitas PT Vale Indonesia bikin cemas Suara Harniati tiba-tiba terhenti, ada kecemasan menyusup ke dalam dadanya-sebelum melanjutkan cerita soal aktivitas PT Vale Indonesia Tbk. Lahan yang mereka kelola kini masuk area konsesi Vale. Kehidupan rumpun Pong Salamba kian terancam seiring eksploitasi nikel secara besar-besaran di Morowali. Tercatat, PT Vale Indonesia memiliki konsesi seluas 22.699 hektare di Sulteng dan 70.566 hektare di Sulsel dalam naungan Kontrak Karya (KK). Warga tak pernah tahu bagaimana izin itu terbit. Padahal lokasi di mana izin diberikan adalah hak ulayat komunitas Pong Salamba. Kata Harniati, Vale belakangan mulai mewanti-wanti dan melarang rumpun Pong Salamba membuka lahan warisan mereka untuk bercocok tanam. Namun, masyarakat adat menolak dengan lapang dada tanah waris dicaplok perusahaan, meskipun suatu saat nanti mereka bisa saja terusir. “Kami tidak melihat niat baik pemerintah maupun perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tanah kami tiba-tiba saja diserobot tanpa sepengetahuan ahli waris Pong Salamba,” tuturnya. Sementara Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Tbk, Vanda Kusumaningrum, mengatakan pihaknya selalu menghormati hak masyarakat dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu lahan. “Terkait klaim atas lahan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa area yang diklaim berada dalam kawasan hutan lindung. Setiap orang atau badan usaha yang hendak melintasi, memasuki, atau melakukan kegiatan di kawasan ini wajib memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2025). Sebagai pemegang IUPK dan PPKH di kawasan tersebut, PT Vale telah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan perwakilan masyarakat, guna mencari solusi yang adil dan sesuai ketentuan hukum. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak. “Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dalam semangat musyawarah dan mufakat,” tambahnya.

Kemenlu Pastikan 134 WNI di Nepal Aman, Pemulangan Bertahap hingga 18 September

Kolaborasi Tiga Pihak Upayakan Pelestarian Orangutan di Pulau Suaka IKN

Terbongkar! Hampir Semua Pegawai Direktorat PPTKA Kemnaker Terima THR Haram dari Agen TKA

PPPK Paruh Waktu 2025: Apakah Dapat Uang Pensiun Setara PNS? Ini Penjelasannya

pandu

Related Posts

Kemenlu Pastikan 134 WNI di Nepal Aman, Pemulangan Bertahap hingga 18 September

Kolaborasi Tiga Pihak Upayakan Pelestarian Orangutan di Pulau Suaka IKN

Terbongkar! Hampir Semua Pegawai Direktorat PPTKA Kemnaker Terima THR Haram dari Agen TKA

PLN Nusantara Power Gelar Bersih–bersih Pantai di Kabupaten Konawe

Cara Menjual PI Coin (Pi Network) ke Bursa Kripto: Panduan Lengkap

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Pemkab Kukar-Tanoto Foundation Kembangkan Pendidikan Dini di Kabupaten Penyangga IKN

Beasiswa STEM 2025 di GIST Korea Selatan, Kuliah Gratis hingga Tunjangan Bulanan

BNI dan BNI Sekuritas Torehkan Prestasi di Euromoney Awards for Excellence 2025

BNI Jadi Mitra Resmi Transaksi Non Tunai di Indonesia Design Week 2025