IKNPOS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merilis data inflasi pada Januari 2025 yang mencapai 0,21 persen year on year (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,86.
Inflasi tertinggi terjadi di Kota Balikpapan dengan angka 0,36 persen dan IHK 106,47, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Samarinda sebesar 0,10 persen dengan IHK 105,26.
Sebaliknya, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen dengan IHK 106,20.
Related Post
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga di sebagian besar kelompok pengeluaran.
Faktor Penyebab Inflasi di Kaltim Januari 2025
Menurut Yusniar, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga meliputi:
- Kelompok makanan, minuman, dan tembakau: 3,43 persen
- Kelompok pakaian dan alas kaki: 1,28 persen
- Kelompok kesehatan: 1,78 persen
- Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya: 1,55 persen
- Kelompok pendidikan: 1,60 persen
- Kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran: 2,08 persen
- Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya: 5,75 persen
Namun, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami penurunan indeks, di antaranya:
- Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga: 8,77 persen
- Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga: 0,08 persen
- Kelompok transportasi: 0,36 persen
- Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan: 0,60 persen
Deflasi Month to Month dan Year to Date
Selain inflasi year on year, BPS Kaltim juga mencatat adanya deflasi secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d) pada Januari 2025 sebesar 1,00 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga di beberapa sektor, secara keseluruhan tekanan inflasi di Kaltim masih relatif terkendali.
Dengan kondisi inflasi yang terjadi di Kaltim, pemerintah daerah dan pelaku ekonomi diharapkan dapat mengantisipasi dampaknya, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor dengan kenaikan harga signifikan.
Terverifikasi Dewan Pers