Home News Kadis Kebudayaan Iwan Henry Wardhana Jadi Tersangka, Siapa Pejabat Lain di Pemprov Jakarta yang Terlibat?
News

Kadis Kebudayaan Iwan Henry Wardhana Jadi Tersangka, Siapa Pejabat Lain di Pemprov Jakarta yang Terlibat?

Share
Share

Tindakan ketiganya juga bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka GAR di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 (dua puluh) hari ke depan. Sementara, tersangka Iwan dan MFM tidak hadir dalam pemeriksaan. Pekan depan, penyidik akan kembali memanggil Iwan dan MFM sebagai tersangka dalam kasus ini. (*)

Share
Related Articles
Praperadilan Nadiem
News

Rp200 Miliar Aset Tambang Disebut Dijual Rp16 Miliar, Kedap Sayaaq Soroti Proses Kepailitan

IKNPOS.ID - Presiden Direktur (Presdir) PT KS, Kang Yong Hyun, menyambut langkah...

insentif MBG
News

Mitra MBG Keluhkan Perubahan Skema Insentif hingga Beban Administrasi

IKNPOS.ID - Para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat...

News

KAT Kawal Eksekusi Eks Hotel Anggrek Ambon, Soroti Riwayat Lahan hingga Perkara Pidana

IKNPOS.ID - Rencana eksekusi lahan eks Hotel Anggrek di kawasan Batu Gajah,...

News

Tolak Perkum untuk Jegal Gus Yusuf, Ini 7 Poin Sikap Aspirasi Muda Nahdliyin

JAKARTA- Aspirasi Muda Nahdliyin menyatakan sikap menolak penggunaan Peraturan Perkumpulan (Perkum) sebagai...