IKNPOS.ID – Alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua lebih rendah dibandingkan tahap pertama adalah hal yang wajar. Pernyataan itu diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.
Menurut Bima, saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki fokus atau prioritas pada swasembada pangan serta swasembada energi untuk lima tahun ke depan.
“Prabowo wajar melakukan alokasi anggaran lebih rendah ke IKN dibanding era Jokowi, karena prioritas pembangunan 5 tahun ke depan fokus di swasembada pangan dan swasembada energi. Soal pangan misalnya, MBG (makan bergizi gratis) butuh anggaran yang lebih prioritas dibanding IKN,” kata Bhima, Jumat, 31 Januari 2025.
Menurutnya, proyek IKN pada era Prabowo tentunya mengalami modifikasi yang tidak sama dengan fase pembangunan era Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), baik dari segi dukungan fiskal maupun partisipasi investasi swasta.
Melihat kondisi ruang fiskal dan prioritas pembangunan, Bhima merekomendasikan tiga skema yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo dalam persoalan pembangunan IKN. Skema pertama yaitu melakukan evaluasi perencanaan dengan fokus pada infrastruktur strategis terlebih dahulu.
“Selama Istana Presiden di IKN bisa dibuat rapat kabinet maka pembangunan bisa ditunda untuk infrastruktur pendukung seperti apartemen ASN, pusat perbelanjaan dan fasilitas lain. Secara paralel pemindahan ASN ke IKN bisa ditunda dulu,” kata dia.
Selanjutnya skema kedua, menurut Bhima, IKN dapat ditempatkan selayaknya Istana Kepresidenan di Bogor atau Bali. Dalam hal ini, Istana Kepresidenan di IKN hanya digunakan untuk keperluan seremonial dan kunjungan dari delegasi negara tetangga.
“Penghematan akan sangat signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut,” ujar Bhima.
Terakhir atau yang ketiga, pemerintah dapat melakukan diplomasi aktif dalam menarik investasi ke IKN, termasuk melalui Danantara.
“Porsi APBN tahun 2025 bisa dipangkas untuk IKN dan fokus pada realisasi investasi dalam dan asing. Tentu ini cara paling rasional dalam membangun IKN yang butuh anggaran besar,” kata Bhima.
Terverifikasi Dewan Pers