IKNPOS.ID – Presiden Prabowo telah menyatakan baru akan memulai menjalankan pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2028 mendatan, setelah segala sesuatunya siap.
Menyikapi keputusan pemerintah ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku siap mengikuti kepindahan pemerintahan ke IKN, seperti yang direncanakan pemerintah.
Menurut Puan, saat ini segala keputusan yang menyangkut IKN berada di pemerintah. Sehingga segala keputusan mengenai hal itu akan diikuti oleh DPR RI.
“Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Puan juga mengatakan, bahwa DPR juga siap untuk menyiapkan gedung untuk berkantor di IKN, meninggalkan Jakarta yang kini sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Ya kita siap saja, bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan pindah ke IKN, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi tahun 2028.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan.
