Home Borneo Kaltim Darurat Kekerasan Anak dan Perempuan: Samarinda, Balikpapan dan Bontang Masuk Daftar Merah!
Borneo

Kaltim Darurat Kekerasan Anak dan Perempuan: Samarinda, Balikpapan dan Bontang Masuk Daftar Merah!

Share
Share

IKNPOS.ID – Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian serius.

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) hingga Oktober 2024, tercatat sebanyak 810 kasus kekerasan terjadi di wilayah tersebut.

Dari jumlah tersebut, Kota Samarinda menjadi daerah dengan kasus tertinggi, mencapai 198 kasus, diikuti oleh Kota Balikpapan sebanyak 140 kasus, dan Kota Bontang dengan 116 kasus.

Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan kasus terendah, yaitu hanya 4 kasus.

Menanggapi tingginya angka kekerasan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap akar masalah sebelum mengambil langkah penanganan.

“Kita tidak bisa hanya jadi tempat penampungan masalah. Harus ada pemetaan masalah yang mendalam untuk menemukan solusi tepat,” ujar Akmal Malik.

Ia mengkritisi langkah penanganan selama ini yang dinilai masih konvensional dan kurang efektif.

Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada deteksi penyebab kekerasan, termasuk hubungan antara tingkat kemiskinan, pendidikan, dan minimnya ruang publik di kawasan perkotaan.

“Pendekatan konvensional harus kita ubah menjadi kolaborasi yang sinergis. Berbagai pihak harus bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Data menunjukkan bahwa kawasan perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang cenderung mencatat kasus kekerasan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan.

Menurut Akmal, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

  • Kepadatan penduduk yang tinggi,
  • Minimnya ruang publik untuk anak-anak,
  • Tekanan ekonomi yang lebih besar,
  • Keterbatasan layanan sosial.

“Apakah karena ruang publik yang terbatas sehingga anak-anak tidak memiliki tempat bermain, atau karena tekanan ekonomi yang tinggi? Semua ini harus dianalisis lebih dalam,” tambah Akmal.

Akmal menegaskan bahwa upaya pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada mengobati dampak kekerasan. Langkah pencegahan menjadi kunci utama untuk menekan angka kekerasan di masa mendatang.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....