Selain itu, Kaltim juga melakukan keterbaruan (inovasi) dalam keterbukaan informasi publik. Salah satunya adalah PPID Masuk Desa.
Desa yang sudah dijadikan percontohan adalah Desa Buana Jaya, di Kutai Kartanegara yang menduduki posisi 10 besar nasional.
Kaltim juga memiliki aplikasi Pion yaitu, Formulir Permohonan Informasi Online. Selain itu, Kaltim juga memprakarsai Sekolah Terbuka Informasi.
“Mungkin ini satu-satunya di Indonesia,” bangga Akmal.
Inovasi lainnya adalah Internet Desa, Program Ngopi Sore, Ngopi Jumat yang membuka peluang bagi para wartawan untuk bertanya langsung kepada gubernur.
Lebih dari itu, Pj Gubernur Akmal Malik juga terus mendorong seluruh OPD berinovasi terkait keterbukaan informasi publik ini.
Produk keterbukaan informasi publik yang saat ini juga terus digalakkan oleh Pemprov Kaltim adalah Data Desa Presisi.
Dengan data yang dihasilkan dari kerja sama Pemprov Kaltim dan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, data bisa dilacak by name, by address, by coordinate. Langkah ini secara nyata telah menciptakan efisiensi dalam pembiayaan pembangunan.
“Kemarin kami menemukan pembiayaan BPJS. Data kami 1.500. Sementara kita membayar setiap tahun 5.400. Kami katakan, kami tidak akan bayar lagi. Rakyat harus tahu hal ini. Jadi, informasi ini akan membuat kita akan lebih efisien ke depan. Ini data presisi,” ungkap Akmal.
Terobosan keterbukaan lainnya adalah aplikasi Simpator yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Monitoring pajak bisa dilakukan secara online dari mana pun.
Begitu pula dengan layanan pembayarannya, bisa dilakukan melalui berbagai layanan digital. Selain itu masih banyak lagi terobosan baru yang diciptakan dalam upaya keterbukaan informasi publik ini.
“Sosialisasi juga terus kita gencarkan, termasuk kepada penyandang disabilitas, sekolah dan kampus. Tapi terpenting dari itu adalah aktor. Sumber daya manusianya,” ujarnya.