IKNPOS.ID – Sejumlah program strategis diusung Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Deretan program itu bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
Salah satu program yang tengah menjadi fokus Utama DPK PPU adalah implementasi Kampung Nelayan Modern. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.
Program ini bertujuan untuk membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat nelayan, mengubah citra kawasan pesisir yang sering dianggap kumuh menjadi lebih produktif, mandiri, dan modern.
Related Post
“Kami di DPK PPU terus berupaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha budidaya perikanan melalui berbagai program yang telah dirancang,” ujar Kepala DPK PPU, Rozehan Asward, Senin, 25 November 2024.
Menurutnya, program Kampung Nelayan Modern adalah salah satu upaya penting untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Rozehan menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup dukungan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat nelayan. Menurutnya, banyak kampung nelayan yang selama ini identik dengan kondisi yang kurang tertata akan mendapatkan pembenahan secara menyeluruh.
“Salah satunya adalah implementasi program Kampung Nelayan Modern, yang diinisiasi oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan,” kata Rozehan.
Program ini dirancang untuk mendukung masyarakat pesisir agar dapat lebih mandiri dalam meningkatkan produktivitas mereka, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
Rozehan juga menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Modern tidak hanya menyediakan fasilitas fisik seperti dermaga atau tempat pelelangan ikan yang lebih representatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Para nelayan, lanjutnya, akan diberikan pelatihan dalam bidang teknologi perikanan, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran produk perikanan.
Terverifikasi Dewan Pers