IKNPOS.ID – Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Danis Sumadilaga, menegaskan bahwa laju pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak akan diperlambat meski ada sejumlah tantangan yang muncul.
Menurutya, target utama pembangunan tetap berlanjut hingga 2028.
“Target sudah jelas, dilanjutkan hingga 2028. Jadi, kita ikuti saja,” ujar Danis usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Related Post
Danis menyampaikan bahwa fokus pembangunan di IKN saat ini adalah menciptakan ekosistem yang lengkap dengan prioritas pada gedung-gedung pemerintahan untuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Gedung untuk legislatif dan yudikatif insyaallah sedang kami persiapkan. Desain dasar dan sebagainya sudah disiapkan bersama PUPR,” ungkapnya.
Selain itu, Danis menambahkan bahwa pembangunan rumah untuk menteri akan segera selesai pada akhir tahun ini, sesuai dengan kontrak yang ada.
“Dari 36 rumah menteri yang direncanakan, targetnya rampung semua,” jelas Danis.
Menteri PUPR: Perlu Pertimbangan Swasembada Pangan
Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, sebelumnya mengindikasikan kemungkinan memperlambat sebagian pembangunan IKN.
Menurut Dody, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya ketahanan pangan nasional di tengah situasi geopolitik yang memanas.
Fokus terhadap ketahanan pangan menjadi prioritas, sementara laju pembangunan IKN kemungkinan akan disesuaikan.
“Kita tetap lanjutkan IKN, mungkin kecepatannya sedikit kita sesuaikan. Presiden Prabowo melihat pentingnya ketahanan pangan lebih dulu,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 30 Oktober 2024.
Dody mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai swasembada pangan dan kerap mengandalkan impor beras.
Dengan ketidakpastian di panggung internasional, khususnya konflik di Ukraina dan Timur Tengah, Dody khawatir ketergantungan pada impor beras dapat menimbulkan persoalan besar di masa depan.
Terverifikasi Dewan Pers