Maka saya urungkan usul agar kementerian sosial dibubarkan saja. Agar kabinet bisa lebih ramping.
Penanganan kemiskinan bisa dibebankan pada masing-masing daerah. Pun izin undian berhadiah. Selama ini izin itu jadi urusan kementerian sosial –entah dari mana asal-usulnya.
Atau kementerian BUMN saja yang dibubarkan. Diganti dengan superholding seperti di Singapura. Ini rencana lama. Siapa tahu Presiden Jenderal Prabowo berani merealisasikannya.
Medsos pun kelihatannya juga bisa lelah. Caci maki terhadap Jokowi dan keluarga memang masih seru, tapi tidak ada tanda-tanda lebih meningkat lagi. Kalau pun belum menurun, setidaknya sudah mulai mendatar.
Tanpa turun tangannya aparat hukum gerakan medsos itu akan layu setelah berkembang. Lalu padam sendiri. Tanpa buzzer maupun pasukan berani mati. (Dahlan Iskan)
