Jokowi Resmi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN: Diketuai Bahlil dan Wakil AHY

IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Langkah ini diambil untuk mempercepat aliran investasi dalam pembangunan IKN dan memastikan bahwa proses investasi berjalan efisien serta transparan.

Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi masuknya investasi, sekaligus mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di IKN.

Related Post

2 PROYEK RAKSASA IKN Rp313 Miliar: Pasar Rakyat Hingga Pusat Riset Anggrek

15:12 Juni 27, 2025

WARNING KERAS! Dilarang Mark Up, Suap & Manipulasi Data di Tahap Kedua Pembangunan IKN

15:53 Juni 20, 2025

Transisi Kekuasaan di IKN: OIKN, DPRD dan Pemkab PPU, Siapa Berwenang?

22:04 Juni 16, 2025

Transformasi Mobilitas di IKN: Kolaborasi Indonesia-Australia Wujudkan Kota Cerdas dan Ramah Lingkungan

15:07 Juni 14, 2025

Satgas ini diketuai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini dijabat Bahlil Lahadalia.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.

Satgas ini dibentuk Jokowi memfasilitasi pelaku usaha mendapat perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

“Dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantarasebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan, dibentuk Satuan TugasPercepatan Investasi di IKN yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satuan Tugas,” demikian bunyi Pasal 1, dikutip IKNPOS.ID dari salinan Keppres, Rabu 7 Agustus 2024.

Satgas berada di bawah dan akan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas Satgas antara lain:

a. mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembagaterkait dan daerah mitra;

b. menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan danpemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi di IKN.

c. mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu KotaNusantara;

d. melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi diIbu Kota Nusantara;