IKNPOS.ID – Seiring dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, berbagai fasilitas dan infrastruktur penting tengah dikebut pengerjaannya.
Namun, di tengah hiruk-pikuk pembangunan ini, ada satu fakta menarik yang mencuat, yakni gedung Wakil Presiden (Wapres) yang hingga kini belum dibangun.
Hal ini menimbulkan berbagai pandangan dan pertanyaan dari masyarakat.
Related Post
Lantas apa masalahnya?
Berdasarkan pantauan langsung tim IKNPOS.ID ke lokasi pada Jumat, 5 Juli 2024 lalu, kawasan yang diperuntukkan bagi Gedung Wapres hanya berupa tanah lapang dengan beberapa alat berat yang terparkir di sekitarnya.
Yang terlihat hanya sebuah papan nama yang bertuliskan Lokasi Pembangunan Istana Wakil Presiden seluas 14,59 hektar.
Jelas ini terlihat kontras dengan hiruk-pikuk pembangunan gedung lainnya, Sedangkan lahan ini (istana Wapres) tampak tenang, seolah menunggu giliran untuk dihidupkan.
Sementara di sekitar lahan kosong ini, berbagai aktivitas pembangunan terlihat sibuk. Gedung-gedung kementerian dan fasilitas publik lainnya sedang dalam tahap pengerjaan akhir.
Para pekerja dan alat berat tampak beroperasi tanpa henti, mencerminkan betapa seriusnya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian infrastruktur penting di IKN.
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), keterlambatan pembangunan Gedung Wapres disebabkan oleh beberapa faktor teknis pembangunan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengakui bahwa pembangunan Istana dan Kantor Wakil Presiden di IKN memang tersendat karena terjadi perubahan desain setelah sempat dilelang.
“Desainnya berubah, waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama,” kata Basuki.
“Setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi. Setelah kita revisi, kita nggak tahu lelang ulang atau nggak gitu lho,” sambungnya.
Basuki memastikan, bahwa pembangunan Gedung Wapres akan dilakukan tahun ini. Untuk waktu pengerjaannya sendiri bisa dilakukan dalam waktu setahun, artinya tahun 2025 sudah selesai dan bisa digunakan.
Terverifikasi Dewan Pers