IKNPOS.ID-Menjadi salah satu pintu masuk utama menuju Ibu Kota Negara (IKN), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan pembenahan dalam berbagai aspek.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah program strategis guna mempersiapkan Kaltara sebagai kawasan penunjang IKN.
Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas pangan lokal.
“Kami sedang fokus pada pembenahan berbagai aspek untuk memastikan Kaltara dapat berfungsi optimal sebagai pintu masuk IKN,” ujar Zainal baru-baru ini.
Hal ini turut disampaikan Sekretaris DPKP Kaltara, Diana Risawaty. Diana mengatakan, saat ini Pemprov Kaltara, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, tengah fokus berbenah, khususnya dalam peningkatan produksi tanaman pangan.
Sejak tahun 2021, informasi mengenai Ibu Kota Negara (IKN) baru membuat Pemprov Kaltara ditetapkan untuk membantu dalam penyediaan komoditas pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai.
Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung hal ini, termasuk pengembangan luas tanam dan pengurangan alih fungsi lahan.
“Kami berbenah untuk meningkatkan produktivitas pangan di Kaltara. Ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Sekretaris DPKP Kaltara, Diana Risawaty,Jumat 19 Juli 2024 kemarin.
Pada lahan pertanian di Kaltara, sering terjadi alih fungsi dari pertanian menjadi perkebunan.
Contohnya, Desa Karang Agung dan Desa Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara, yang sebelumnya sangat potensial untuk pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Bulungan, kini telah mengalami penurunan luas tanam karena konversi menjadi kebun kelapa sawit dan lahan ternak kambing serta sapi.
Diana menjelaskan bahwa fenomena ini tidak bisa sepenuhnya dihindari karena petani mencari kehidupan yang lebih baik.
Untuk mengatasi masalah ini, baik Kementerian Pertanian, APBD Provinsi Kaltara, maupun dinas pertanian kabupaten/kota, bersama-sama memberikan bantuan berupa bibit benih padi unggul, pupuk bersubsidi, dan alat pendukung pertanian lainnya.
