IKNPOS.ID – Untuk kali pertama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Raihan WTP ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Otorita IKN Tahun Anggaran 2023.
“Opini WTP ini merupakan pencapaian yang membanggakan karena sebagai lembaga negara yang baru terbentuk pada tahun 2022, atau terbilang masih bayi, Otorita IKN langsung mendapatkan opini WTP dari BPK RI,” ujar Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.
Raihan WTP pertama dari BPK RI ini, menunjukkan Otorita IKN telah memenuhi kewajibannya dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam seluruh aspek material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Selain itu, laporan keuangan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Diperolehnya opini WTP ini menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Otorita IKN telah sesuai dengan tata kelola yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Raja Juli Antoni berpesan agar Otorita IKN terus mempertahankan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik.
“Kami bersyukur dan bangga atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Ini adalah bukti nyata dari komitmen Otorita IKN untuk selalu menjaga good governance dalam pengelolaan keuangan negara sejak awal. Kami juga akan terus berupaya untuk mempertahankan standar tinggi ini dalam setiap aspek operasional kami seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa WTP adalah kewajiban,” jelas Raja Juli.
Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya berpesan agar internal Otorita IKN menyadari pentingnya status WTP. Tujuannya agar mendapatkan kredibilitas di mata publik.
“Hasil WTP ini ada dua catatan besar yang harus menjadi perhatian bersama. Selain menjadi sebuah kewajiban, kita juga harus menjaga kredibilitas di mata publik dan investor dalam pengelolaan keuangan,” ujar Jaka Santos.
