IKNPOS.ID- Pemerintah segera memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Proses pemindahan ibu kota bukanlah menempati sebuah kota, tapi pemerintah membangun kota baru yang dinamai Ibu Kota Nusantara. Lokasinya di Sepaku, Kalimantan Timur.
Menuju proses pemindahan ibu kota tersebut, pemerintahan akan menggelar Upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 nanti.
Dan untuk menunjang kegiatan Upacara sekaligus meresmikan ibu kota negara yang baru itu, sejumlah sarana dan prasarana pun telah disiapkan.
Beberapa di antaranya yakni, Istana Negara, Kantor Presiden, Hunian ASN dan sejumlah fasilitas lainnya.
Sarana dan prasarana itu memang dikebut untuk difungsionalkan pada Upacara HUT RI nanti.
Melihat infrastruktur yang kini dikebut dan jadi prioritas, apakah IKN sekedar bakal kantor dan hunian pemerintah pusat?
Mengutip dari berbagai sumber, pembangunan IKN tidak terhenti hanya sebatas sarana dan prasarana bakal pemerintahan.
Namun, pembangunan IKN direncanakan jangka panjang hingga akhirnya mencapai target sebuah Kota Dunia.
Berikut ini adalah lini masa Ibu Kota Negara Nusantara sebagaimana dikutip dari situs IKN dan PUPR.
IKN akan dibangun di atas lahan 324.332 Hektarare (Ha) meliputi kawasan darat dan perairan laut. Wilayah daratan IKN seluas 256.142 Ha yang meliputi 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan.
Kawasan KIPP yang kini pembangunannya sudah mencapai 80 persen-an berdiri di atas lahan 6.671 Ha.
Sedangkan kawasan Ibu Kota Nusantara dibangun di atas lahan 56.180 Ha terdiri atas 6 wilayah perkotaan dan 12 wilayah setingkat desa atau kelurahan. Kemudian, kawasan perairan laut seluas 68.189 Ha terdiri atas pemanfaatan umum dan laut.
IKN berawal dari Periode 2017-2019 yakni,kajian awal pemindahan IKN. Terdiri dari kajian sosial kependudukan dan ekonomi wilayah IKN (Kementerian PPN/Bappenas), kajian kesesuaian lahan alternatif lokasi pemindahan IKN, kajian konsep desain IKN atau kajian teknis di calon lokasi IKN.
Termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak ingkungan (AMDAL).
Setelahnya, pada 2020, penyiapan regulasi, kelembagaan, lahan dan dan rencana tata ruang menjadi focus tahapan pemindahan IKN.
Lanjut setahun kemudian, pada 2021, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Master Plan Kota Terpilih, terdiri dari detail Master Plan dan skematik, siteplan dan skematik bangunan.
Tak lupa juga, skematik infrastruktur dasar, perencanaan infrastruktur dasar, perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (2.000 hektare) dan perencanaan Kawasan IKN (40.000 hektare).
Pada periode 2022-2024, pemerintah Indonesia akan fokus untuk melaksanakan pengadaan dan pembebasan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan inti pusat pemerintahan.
Juga groundbreaking pembangunan IKN baru, pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pusat pemerintahan, dan perencanaan kawasan perluasan IKN.
“Ibukota baru hanya untuk 1,5 juta orang di tahap pertama dengan memperhitungkan jumlah maksimal,” kata Menteri PUPR Bambang Hajimuljono dalam keterangan pada 13 Mei 2019 silam.
“Perkiraan jumlah PNS pusat serta legislatif dan yudikatif adalah 195.500 ribu orang. Polri dan TNI 25.660 ribu
orang, pihak keluarga dari yang pindah 884.840 orang, dan pelaku bisnis 393.950.”
“Total 1,5 juta orang, itu pun setelah ibu kota baru ini selesai dibangun 5-10 tahun mendatang. Bahkan, ibu kota baru ini tidak akan masuk daftar 10 kota terbesar di Indonesia,” tegas Menteri Bambang.
Di periode 2025-2035, pemerintah akan membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN.
Pemerintah juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Di periode 2035-2039, akan ada pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota di Kawasan IKN.
Pemerintah juga hendak menjadikan IKN sebagai destinasi FDI nomor satu untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara.
Pada periode ini pula pemerintah akan mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan di IKN dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler, serta mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
Adapun di periode 2040-2045 dan selanjutnya, IKN ditargetkan akan dikukuhkan reputasinya sebagai “Kota Dunia untuk Semua” dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing.
Di masa tersebut, IKN juga diharapkan masuk dalam 10 kota layak huni terbaik serta mencapai net zero carbon emission dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang.
IKN juga ditargetkan menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang mencapai target netral karbon tersebut.
IKN nantinya akan dijadikan sebagai superhub yang terdiri dari 6 kluster ekonomi.
Di antaranya, kluster industri teknologi bersih, kluster farmasi terintegrasi, kluster industri pertanian berkelanjutan, kluster ekowisata dan wisata kesehatan, kluster bahan kimia dan produk turunan kimia, dan kluster energi rendah karbon.
IKN juga akan memiliki dua kluster pendukung yaitu kluster pendidikan abad ke-21 serta kluster smart city dan pusat industri 4.0.
Terverifikasi Dewan Pers