IKNPOS.ID – Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan (Kaltim) akan berdampak signifikan pada kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini berpotensi memunculkan permasalahan baru, seperti bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Hal itu diungkapkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Mercure Samarinda, Kamis 4 Juli 2024. Tujuan dari pelaksanaan FKP ini adalah untuk mendapatkan pemahaman bersama dan mencari solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat terkait pelayanan publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
“Salah satu strategi yang akan dilakukan oleh Dinsos Kaltim dalam menangani masalah kesejahteraan sosial akibat dampak IKN adalah dengan membangun kemitraan yang setara,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak.
“Dinsos Kaltim akan mendesain kegiatan-kegiatan untuk mengurangi dan menekan angka kemiskinan dan PMKS/PPKS serta mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak masalah sosial,” lanjut Andi.
Strategi tersebut akan melibatkan forum-forum CSR, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial masyarakat, perguruan tinggi dan potensi masyarakat profesional lainnya. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang optimal dinilai penting untuk mencapai penanganan kesejahteraan sosial yang maksimal.
Andi juga menambahkan pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini akan diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, mulai dari penyusunan hingga evaluasi kebijakan.
Dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan dapat tercapai sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan sosial yang lebih merata di Kalimantan Timur.
