IKNPOS.ID – Mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai spekulasi di kalangan public, khususnya Politisi.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus berpendapat, bahwa Bambang Susantono bukan mundur, melainkan dipaksa untuk mundur dari jabatannya.
“Yang saya dengar bukan mundur tetapi dimundurkan karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan,” kata Deddy dalam keterangan resminya, Senin 3 Juni 2024.
Deddy menyebutkan, ada lima permasalahan utama yang buat Bambang Susantono tak bisa penuhi target. Pertama, belum ada satu investor yang berikan kepastian untuk berinvestasi di IKN.
“Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti, hanya komitmen yang tidak terikat,” ungkapnya.
Kedua, masalah pertanahan yang tidak selesai sehingga banyak konflik. Menurutnya, kementerian terkait kurang memberikan dukungan untuk penyelesaian berbagai masalah tersebut.
“Ketiga, target waktu penyelesaian yang diberikan terlalu pendek dan ambisius,” ujarnya.
Keempat, terlalu banyak larangan yang membuat pekerjaan konstruksi lambat seperti tak boleh ada pengeboran air tanah, penebangan pohon, atau mengubah kontur.
Kelima, persyaratan green construction company alias perusahaan konstruksi ramah lingkungan membuat para kontraktor kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai ketentuan yang memperlambat pekerjaan.
“Intinya ini terlalu ambisius, kompleks, baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan mundurnya Bambang Susantono sebagai kepala Badan Otorita IKN.
Selain Bambang, Pratikno mengatakan bahwa Dhony Rahajo juga mengundurkan diri dari posisi sebagai wakil kepala Badan Otorita IKN.
“Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian, beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/6/2024).
