IKNPOS.ID – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) memberi peluang sekaligus tantangan bagi dunia Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk merespon peluang dan menjawab tantangan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim) mengimplementasikan Kurikulum Merdeka guna mempertajam kualitas pendidikan vokasi.
“Upaya ini merupakan respons terhadap peluang dan tantangan yang dibawa oleh pembangunan IKN,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Seolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Sri Hartono di Samarinda, Rabu 19 Juni 2024.
Sri Hartono mengakui, IKN tak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan bagi dunia pendidikan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Related Post
“Oleh karena itu, kami telah menyiapkan uji kompetensi menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Program ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kaltim untuk mendukung kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan,” ujar Sri Hartono.
Menurutnya, pendidikan vokasi di Kaltim telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama dalam mendukung pembangunan IKN. Mulai tahun 2022, SMK di Kaltim telah mempersiapkan siswa-siswanya dengan kompetensi yang relevan, termasuk dalam bidang konstruksi dan jasa lainnya.
Pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek konstruksi.
“Pemprov Kaltim telah mendanai uji sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK sejak tahun 2023. Dana yang disiapkan cukup signifikan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap pakai,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan konstruksi untuk memastikan bahwa lulusan SMK dapat langsung terlibat dalam pembangunan IKN. “Dengan begitu, SMK di Kaltim telah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional,” katanya pula.
Terverifikasi Dewan Pers