IKNPOS.ID- Puluhan masyarakat terdampak pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan hak pembayaran uang ganti rugi Proyek pembangunan IKN.
Adapun proyek yang dimaksud adalah Strategis Nasional Bendungan Sepaku Semoi Tahap II Tahun 2024, Proyek Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Tahap I Thn 2024, dan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur IKN Sub Wilayah Pengembangan 1B.
Pencairan dana tersebut dilakukan di aula Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) pada Kamis 30 Mei 2024, siang yang dihadiri oleh pihak ATR/BPN PPU, PPK Tanah II Bendungan BWS Kalimantan IV, PPK Pengadaan Tanah BPPW Kalimantan Timur serta unsur TNI dan Polri.
Related Post
Salah satu masyarakat penerima ganti untung Totok Lismianto mengaku kebijakan pemerintah memberikan ganti untung kepada pemilik tanah membuktikan hadirnya pemerintah di masyarakat.
Dia menyebut bahwa tanah miliknya masuk ke dalam Pembangunan Infrastruktur IKN Sub Wilayah Pengembangan 1B.
“Saya sangat bersyukur atas nilai ganti rugi yang saya terima, memang pada prinsipnya manusia itu selalu merasa kurang dan kurang, akan tetapi kita harus terima dan bersyukur kepada Tuhan,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Thomas Tasib, menurutnya pemerintah sudah menjalankan sesuai prosedur dengan baik untuk memberikan ganti untung kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak semena-mena dalam melakukan ganti kerugian kepada masyarakat. Bahkan saya sudah beberapa kali mengingatkan kepada warga terdampak lainnya agar mau menerima uang ganti kerugian karena itu adalah hak yang diterima kepada kita,” ucapnya.
Dia juga sangat mendukung IKN yang kini terus berproses dalam pembangunan.
Thomas meyakini bahwa keberadaan IKN di Sepaku akan membawa dampak positif yang besar kepada masyarakat.
“Kami sangat senang IKN ditetapkan di Sepaku, sehingga menambah kesejahteraan masyarakat Sepaku,” katanya.
Adapun, Satuan Tugas (Satgas) Deteksi dan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Polda Kaltim hadir bersama-sama masyarakat untuk memastikan proses pencairan berjalan aman dan lancar.
Terverifikasi Dewan Pers