IKNPOS.ID – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
“Jika selama ini Indonesia identik Jawa sentris karena pembangunan dan ekonomi terpusat di sana. Karenanya, perpindahan IKN ke Benua Etam akan benar-benar mewujudkan Indonesia senris,” kata Akmal saat menjalin silaturahmi dengan warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis 27 Juli 2024.
Dalam pertemuan yang bertajuk Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Dalam Rangka Perolehan Tanah di Wilayah IKN itu, Akmal Malik juga berjanji akan mengakomodir kepentingan warga lokal. Terutama terkait penyelesaian lahan yang terdampak dari proses pembangunan IKN.
“Kami pastikan akan membantu memediasi, memfasilitasi. Kami akan turun ke lapangan. Berbicara dengan warga. Kami meyakini, kita ingin menghadirkan kota yang terencana. Selama KTP masih PPU, Pemprov pasti bantu karena ini rakyat kami,” kata Akmal Malik di hadapan warga Kelurahan Pemaluan.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menegaskan, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menjaga kepentingan serta hak-hak warga lokal dalam proses pembangunan IKN. Dengan harapan timbal balik, warga lokal juga mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Semuanya demi kebaikan bersama dan cita-cita besar pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia.
“Kami dapat memahami persoalan yang ada. Tapi persepsi kita, cara pandang kita, harus sama. Menyelesaikan permasalahan dengan tetap mendukung IKN,” tegas Akmal.
Dalam kesempatan itu, Akmal juga menyampaikan pesan langsung dari Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono yang menjamin penyelesaian persoalan lahan di IKN akan memperhatikan hak-hak warga lokal.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Insha Allah. Pak Basuki beliau berpesan langsung ke saya, ‘warga di sekitar IKN itu rakyat kita juga, jangan sampai ada yang dirugikan,’ jujur mau menetes air mata saya mendengar itu,” ungkap birokrat asal Sumatera Barat ini.
Agenda pertemuan yang digelar di Kantor Abipraya Proyek Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Jalan Negara, Kecamatan Sepaku PPU itu dihadiri oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Kelurahan Pemaluan. Diskusi berlangsung interaktif antara warga dengan perwakilan Pemprov Kaltim, Pemerintah Kabupaten PPU, dan Otorita IKN.