IKNPOS.ID – Pertamina punya peran penting dalam pembangunan Nusantara Sustainability Hub di IKN (Ibu Kota Nusantara).
Melalui Nusantara Sustainability Hub, Pertamina dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), riset dan penelitian.
Termasuk kajian yang komprehensif. Baik dari sisi teknis, ekonomis maupun kelayakan energi berkelanjutan yang akan dimanfaatkan di IKN.
Related Post
Hal itu disampaikan pakar ekonomi lingkungan dari IPB University Aceng Hidayat.
“Pertamina ini bisa sebagai kunci pembangunan infrastruktur di IKN. Bahkan bisa menjadi leader dalam energi bersih di Tanah Air,” kata Aceng.
Melalui riset dan kajian tersebut dapat ditentukan energi bersih yang akan dipilih.
“Saya sebagai bagian dari komunitas yang sangat concern dengan low emission energy dan juga energi berkelanjutan, sangat mendukung upaya Pertamina. Apresiasi sekali,” kata Aceng.
Dia mengingatkan pilihan energi bersih Indonesia sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tetap membutuhkan keputusan yang tepat.
Menurutnya, energi bersih dan berkelanjutan itu bisa dari sinar matahari, angin, dan sungai beraliran deras. Selain itu, masih banyak lagi yang lain.
Dengan adanya pusat keberlanjutan itu, lanjutnya, akan sangat mendukung pemenuhan kebutuhan energi bersih dan berkelanjutan. Tidak hanya di IKN. Tetapi juga di seluruh Indonesia.
“Saya optimistis kita mampu. Karena teknologi energi baru dan terbarukan itu bukan teknologi yang sulit. Sumber-sumber energi baru terbarukan di IKN saya yakin banyak. Seperti sinar matahari atau angin,” urainya.
Sinar matahari yang selalu bersinar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat potensial.
Terlebih, teknologi solar panel dan baterainya sudah dikuasai. Potensi listrik yang dihasilkan bisa mencapai 2000 Gigawatt.
Angin yang bisa ditangkap di sepanjang pantai seluruh Indonesia, juga dapat menghasilkan sekitar 5.500 gigawatt.
Menurut Aceng, kecepatan angin di pantai-pantai Indonesia jauh lebih kencang dari Belanda dan negara-negara Eropa yang memilihnya sebagai energi untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Terverifikasi Dewan Pers