IKNPOS.ID – Pemerintah hingga kini belum menunjuk Kepala Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) yang baru alias definitif.
Posisi yang ditinggalkan oleh Bambang Susantono itu sementara masih dijabat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan status Plt.
Terkait hal itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan penunjukan kepala dan wakil kepala Otorita IKN (OIKN) definitif mungkin ditentukan oleh presiden periode 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto.
Related Post
“Bisa saja yang akan menunjuk presiden baru. Tetapi yang jelas memang belum ada pembicaraan sekarang ini,” ujar Ma’ruf Amin, Selasa, 4 Juni 2024.
Dia mengaku hingga saat ini memang belum ada pembicaraan dengan Presiden Jokowi soal penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN definitif.
“Sementara ini Presiden sudah menunjuk Pak Basuki (Basuki Hadimuljono) dan Wakil Menteri ATR untuk menangani IKN,” imbuhnya.
Soal alasan pengunduran diri kepala dan wakil kepala OIKN, Ma’ruf Amin mengaku juga tidak mengetahuinya.
“Saya tidak tahu alasannya kenapa itu. Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) tidak menjelaskan. Saya kira biasa dalam proses pembangunan itu kan ada yang mundur dan ada yang diganti,” terangnya.
Seperti diberitakan, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe resmi mundur sebagai pimpinan Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, mundurnya Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 3 Juni 2024.
“Hari ini telah terbit surat pemberhentian dengan hormat untuk Pak Bambang dan Pak Dhony selaku ketua dan wakil otorita IKN disertai ucapan terima kasih dari Pak Presiden,” ujar Pratikno di Kantor Presiden Jakarta, Senin 3 Juni 2024.
Menurut Pratikno, Presiden Jokowi telah mengangkat pelaksana tugas sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita IKN sementara.
Yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni.
“Jadi keduanya (Basuki dan Raja Juli) dipanggil Pak Presiden agar mereka bisa menjamin pembangunan IKN seperti semula. Yaitu Nusa Rimba Raya,” imbuhnya.
Terverifikasi Dewan Pers