IKNPOS.ID – Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memang kerap mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak pro dan kontra bermunculan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang terus dikebut oleh pemerintah.
Ada yang berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, namun ada pula yang menyatakan bahwa progres pembangunan IKN menyimpan banyak masalah.
Founder and Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, punya pendapat tersendiri mengenai pembangunan IKN. Menurut Dino, pembangunan IKN sebaiknya jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia.
“Pembangunan IKN sebaiknya jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia. Pembangunan IKN praktis baru dimulai 3 tahun lalu,” ujar Dino dalam unggahan video di Instagram resminya @dinopattidjalal, Rabu 12 Juni 2024.
Menurutnya, pembangunan IKN tidak harus digeber agar bisa siap pakai sebelum pergantian pemerintahan di bulan Oktober 2024 mendatang. Sebab, hal ini dapat menimbulkan resiko yang tidak perlu.
“Pembangunan suatu kota, apalagi ibu kota suatu negara adalah suatu pekerjaan yang luar biasa rumitnya. Baik dari segi perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur, ketenerbukan, transisi birokrasi, pengamanan strategis dan lain sebagainya,” lanjut Dino.
Ia pun berpendapat, biarkan IKN tumbuh dengan wajar dan bebas dari dinamika politik di Jakarta, tanpa dikejar deadline harus siap pakai dalam 3-4 tahun
“Sebagai contoh, pembangunan ibu kota administratif Korea Selatan, Sejong City. Membutuhkan waktu paling tidak 10 tahun untuk bisa rampung dan bisa menampung kantor kantor pemerintahan. Dan, itu pun masih ada kantor-kantor kementerian yang belum pindah. Padahal jarak antara Seoul dan Sejong City hanya sekitar 120 km, sekitar sama jaraknya antara Jakarta Bandung,” urai Dino.
