IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat keramaian baru di wilayah tengah dan timur Indonesia.
Salah satu langkah utama yang diambil untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mendorong aparatur sipil negara (ASN) segera pindah dan berkantor di ibu kota baru tersebut.
“Kita ingin segera mendorong sebanyak-banyaknya ASN kita untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Sebanyak-banyaknya, karena memang keramaian yang dibutuhkan oleh IKN,” kata Jokowi dalam peresmian Hotel Nusantara Swissotel dan groundbreaking Nusantara Mall Duty Free di IKN, Jumat 13 September 2024.
IKN Jadi Pusat Keramaian
Jokowi meyakini keramaian di IKN akan segera terbentuk setelah banyak investor mulai berinvestasi dalam berbagai proyek, seperti pembangunan rumah sakit, hotel, mal, dan sekolah.
Menurutnya, keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut akan membentuk ekosistem kota yang hidup.
“Memang yang pertama dicari di sini adalah crowd. Harus ramai. Sehingga terbangun sebuah ekosistem kota. Ada penduduknya, ada warganya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada malnya,” jelas Jokowi.
Pemindahan ASN: Lebih dari Sekadar Pindah Tempat Kerja
Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hanya soal perpindahan tempat kerja, melainkan juga perubahan budaya kerja dan pelayanan berbasis digital.
“Yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital,” kata Anas dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI.
Anas menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan terpadu yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan “agile”. Smart government di IKN menjadi elemen utama yang terus dipersiapkan di samping pembangunan fisik.
Tahapan Pemindahan ASN
Fase pertama pemindahan ASN, yang berlangsung pada periode 2022-2024, berfokus pada perpindahan kelembagaan dan penerapan pola kerja digital di IKN.
Fase kedua atau jangka menengah, akan berlanjut pada perpindahan kelembagaan, ASN, serta pengembangan smart governance.
Terverifikasi Dewan Pers