IKNPOS.ID – Duta Besar (Dubes) Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa 10 September 2024. Ini merupakan kunjungan perdana Sang Dubes ke Kaltim.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas kerja sama pengembangan mangrove. Program ini telah berjalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Jess juga mengatakan, tak menutup kemungkinan negaranya ingin membuka peluang-peluang investasi di Kaltim.
Menurut Jess, Kanada juga memiliki pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan insfratruktur. Hal ini dikonfirmasi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, di sela pertemuan yang berlangsung di VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.
Related Post
“Mereka masih akan mencermati peluang-peluang lebih dulu. Jadi investor pasti ingin berinvestasi ke daerah yang memiliki infrastruktur memadai. Nah, infrastruktur yang memadai itu ada di Kaltim,” ujar Akmal Malik.
Kepada Dubes Jess Dutton, Akmal juga menguraikan tentang posisi Kaltim yang kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, migas dan minyak bumi. Potensi lainnya adalah pertanian dan perkebunan kelapa sawit.
Kendati demikian, Akmal mengakui, masalah bagi Kaltim adalah kondisi pascatambang atau setelah eksploitasi. “Masalah Kaltim ada di masa depan. Ini tidak mudah. Tapi kami sudah mulai lakukan transformasi itu,” ujar Akmal.
“Ada pula tanaman pertanian lainnya yang dikembangkan. Setidaknya, di Kaltim terdapat 50 ribu haktare lebih lahan eks tambang yang bisa dikelola untuk lahan pertanian dan tanaman produktif lainnya,” sebutnya.
“Dubes Jess Dutton bilang kalau Kanada memiliki banyak pengalaman soal itu. Tapi mereka masih akan lihat, perusahaan mana, NGO mana yang akan bisa melakukan kerja sama ini,” ungkapnya.
Akmal menyakini Kanada mampu membantu Kaltim untuk mengubah lahan-lahan eks tambang itu menjadi lahan pertanian produktif. “Sehingga udara Kaltim juga makin segar,” ucap Akmal di hadapan wartawan.
Dalam kesempatan ini, ia mengatakan, Kaltim terus berusaha menjaga hutan, lingkungan dan ekonomi sosial masyarakat.
Terverifikasi Dewan Pers