IKNPOS.ID – Groundbreaking atau peletakan batu pertama gedung Markas Besar (Mabes) TNI dan Mabes Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada tahun 2035.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Koordinator Tim Strategi Pertahanan dan Keamanan Otorita IKN Mayjen TNI Achmad Adipati Karnawidjaja dalam Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9, Jumat 31 Mei 2024.
“Pembangunan Gedung Mabes TNI dan Polri menurut perencanaan yang ada di IKN itu sekitar tahun 2035 atau 2038,” kata Achmd Adipati.
Adapun pembangunan gedung untuk institusi Polri dan TNI yang sudah berjalan sejak sebulan lalu yakni Kodim dan Polres khusus di IKN.
“Baik personel TNI maupun Polri yang akan ditugaskan di Kodim dan Polres tersebut, nantinya akan mengisi Kodim dan Polres tersebut secara bertahap,” ujarnya.
Menurut Adipati, pembangunan Kodim dan Polres di IKN dilakukan untuk menyambut rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di IKN setelah Upacara 17 Agustus tahun ini yang akan digelar di IKN.
“Untuk itu, Satgas yang akan melakukan pengamanan terhadap kegiatan presiden di sana juga telah dibentuk,” ucapnya.
“Demikian juga dari Badan Intelijen Negara juga sudah merencanakan perpindahan anggotanya dalam rangka mengamankan center of gravitiy yang sudah pindah,” sambungnya.
Sistem Petahanan di IKN
Sekretaris Ditjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun sistem pertahanan negara di IKN.
Sistem tersebut, di antaranya pertahanan berlapis (mandala pertahanan luar, utama, dan dalam), virtual maritime gate system (gerbang sistem teknologi modern dengan arsitektur imaginer di laut), dan air defence identification zone/(ADIZ) (identifikasi setiap pergerakan udara asing yang masuk wilayah IKN).
Selain itu juga, lanjut dia, integrated air defence (gabungan segala macam sensor, shooters, command and control, interoperability tiga matra), cyber defence (antisipasi datangya ancaman/perang siber), dan defence diplomacy (membangun rasa saling percaya antar bangsa melalui kerja sama bilateral, multilateral, pembangunan kapasitas, dan lainnya).
“Dari enam hal tersebut, kita juga sudah menyusun pentahapan terhadap perpindahan pasukan yang ada di Jawa ini secara terpusat, kemudian kita akan lakukan perpindahan ke IKN,” pungkasnya.