IKNPOS.ID-Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar konferensi internasional pertama tentang Forest City pada tanggal 28-30 Mei 2024, bekerja sama dengan Universitas Mulawarman.
Universitas Mulawarman dipilih sebagai mitra karena kedekatannya dengan IKN dan memiliki studi kehutanan yang kuat.
Acara yang membahas kota hutan di IKN ini mengusung tema “Memulihkan Hutan Tropis dan Keanekaragaman Biokultural di Area Urban dan Peri-Urban”.
Konferensi aset di IKN ini menarik minat besar dari berbagai kalangan, termasuk peneliti, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.
Myrna Asnawati Safitri, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Otorita IKN, menjelaskan bahwa konsep kota hutan menjadi pusat perhatian karena keunikannya.
Tren global yang mendukung pembangunan kota hijau semakin memacu minat para peneliti dan akademisi.
Bagi Indonesia, konsep ini diterapkan pada Ibu Kota Nusantara, yang mengundang banyak pihak untuk terlibat dalam diskursus ini.
Konferensi ini diadakan secara hybrid, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan hasil penelitian terbaru.
Hari pertama konferensi mencatat sekitar 200 peserta yang terlibat aktif. Myrna menekankan bahwa pembangunan Nusantara harus inklusif, termasuk dalam diskursus akademisnya.
Selain itu, Myrna memastikan bahwa Otorita IKN terbuka terhadap perdebatan dan kritik konstruktif. Ini dibuktikan dengan adanya panel diskusi yang diisi oleh LSM dan aktivis media sosial, serta pembicara dari 12 negara.
Dialog yang konstruktif diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan kota hutan ini.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Profesor Rudianto Amirta, serta Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan, Esti Handayani, juga turut memberikan keterangan dalam konferensi ini.
Diskusi dalam konferensi ini mencakup berbagai topik mulai dari restorasi hutan tropis hingga keberagaman biokultural di kawasan urban.
Para peserta konferensi berbagi pandangan dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Terverifikasi Dewan Pers