IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait groundbreaking atau peletakan batu pertama tahap ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menyebutkan bahwa dua perusahaan asing akan masuk untuk berinvestasi di IKN, salah satunya bergerak di bidang properti dan lainnya di bidang teknologi informasi (IT).
“Sojitz, ya, ada dua. Pak Menteri (PUPR) sudah menyampaikan. Saya kira yang satu di bidang properti dan kalau saya tidak keliru, yang satu lagi di IT,” ujar Endra dalam keterangannya di JIExpo Kemayoran, ditulis Kamis 29 Agustus 2024.
Related Post
Endra menjelaskan bahwa kedua perusahaan asing tersebut akan berinvestasi secara mandiri dan tidak melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Meski demikian, ia mengisyaratkan bahwa perusahaan-perusahaan ini kemungkinan besar akan berkolaborasi dengan mitra lokal di Indonesia.
“Kelihatannya ada mitra lokalnya juga. Bukan melalui KPBU ya. Kalau KPBU kan kerjasama dengan pemerintah, tapi ini ada lokal. Jadi, bisa saja mereka bekerjasama dengan perusahaan lokal,” tambah Endra.
Namun, ketika ditanya tentang nilai total investasi yang akan digelontorkan untuk proyek groundbreaking tersebut, Endra memilih untuk tidak menjawab.
Menurutnya, nilai investasi baru bisa dipastikan menjelang pelaksanaan groundbreaking.
“Belum bisa disebutkan sekarang, nanti kalau sudah mendekati waktu groundbreaking,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah mengungkapkan bahwa 60 investor telah menyatakan minat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagian besar dari mereka tertarik pada sektor properti, yang dinilai Basuki sangat potensial mengingat banyaknya orang yang akan pindah ke ibu kota baru ini.
Di antara para investor tersebut, dua perusahaan besar asal Jepang dan Korea Selatan menunjukkan minat yang kuat.
Perusahaan pertama, Sojitz Corporation dari Jepang, berencana untuk berinvestasi di sektor properti IKN, termasuk pembangunan hotel dan perumahan dalam bentuk kawasan superblok.
Terverifikasi Dewan Pers