IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengumumkan air minum di Ibu Kota Nusantara aman untuk dikonsumsi.
PT Sucofindo telah selesai menguji kualitas air minum di IKN pada bulan ini. Air minum yang diperiksa berasal dari berbagai tempat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Lokasinya mulai dari rumah menteri hingga Istana Kepresidenan.
“Saya seminggu tinggal di IKN. Tidak ada penyakit apa-apa,” tegas Basuki di di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024.
Related Post
Jawaban menteri Basuki ini merespon ucapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Versi Megawati, dirinya mendapat laporan beberapa petugas pengibar bendera merah putih (Paskibraka) sakit setelah mengonsumsi air minum di ibu kota baru tersebut.
“Paskibraka saya banyak yang kena murus-murus. Terus kena apa? E. coli. Untung saja pada kuat,” ucap Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasial (BPIP).
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKNm Danis H. Sumadilaga mengatakan air minum memiliki tiga komponen yang harus dipenuhi. Yaitu dari sisi biologis, fisik, dan kimiawi.
Laporan Sucofindo menunjukkan seluruh sampel air minum di IKN tidak memiliki bakteri Escherichia coli atau E. coli.
Diketahui, E. coli merupakan bakteri yang hidup di usus manusia. Fungsinya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan.
Namun, ada jenis bakteri ini yang berbahaya bagi kesehatan. Infeksinya dapat menyebabkan perut kran, diare, dan muntah.
Sebelumnya, Basuki mengakui pemerintah mendapat bantuan dari program tanggung jawab sosial PT Moya Indonesia dalam mengelola air minum di IKN.
Langkah ini dilakukan karena pemerintah tidak memiliki pengalaman untuk mengoperasikan seluruh sistem penyediaan air minum terintegrasi. Moya Indonesia merupakan pengelola air minum swasta yang mengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) Batam sejak 2020.
Perusahaan merupakan anak usaha Moya Holding Asia Limited yang mengelola SPAM di Prancis, Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia.
Terverifikasi Dewan Pers