IKNPOS.ID-Pemerintah tengah merencanakan pencetakan sawah seluas 500 ribu hektar di lahan rawa Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai bagian dari upaya membangun lumbung pangan yang akan mensuplai kebutuhan pangan Ibu Kota Negara.
Program ini juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan global.
Salah satu titik lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Related Post
Program pengembangan sawah di lahan rawa ini berada di kawasan aluvial eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN).
Optimalisasi lahan rawa ini dianggap sebagai terobosan penting untuk meningkatkan dan mengamankan ketersediaan beras dalam negeri.
“Cita-cita Indonesia Mandiri Pangan adalah arahan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih, salah satunya dipersiapkan di Kalimantan Tengah. Dengan potensi lahan rawa yang dapat menjadi lahan pertanian produktif, kita yakin dapat membangun lumbung pangan yang juga akan memasok beras ke Ibu Kota Negara,” tutur Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Andi Amran secara langsung meninjau kawasan tersebut pada Selasa kemarin, guna memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan.
“Dengan adanya rencana cetak sawah ini, saya ingin memastikan kondisi lahan di Kapuas, apakah clear dan clean untuk rencana cetak sawah dengan potensi seluas 400 ribu hektar.”
“Kami telah menurunkan tim pusat, pemerintah daerah dan TNI untuk memeriksa semua status lahan, agar proses tahap selanjutnya dapat segera dimulai,” ujar Andi Amran.
Mentan Amran mengunjungi Blok B dan C di Dadahup, yang dulunya sering tergenang banjir sehingga ditinggalkan oleh petani.
Namun, dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi oleh Kementerian PUPR, lahan tersebut kini sudah layak untuk ditanami kembali.
Sayangnya, sekitar 21.224 hektar lahan masih terlantar dan tidak digarap oleh petani.
Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menyukseskan program cetak sawah ini.
Terverifikasi Dewan Pers