IKNPOS.ID – Menindaklanjuti penandatanganan perjanjian hibah antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan United States Trade and Development Agency (USTDA) sebesar USD2,49 dari pemerintah Amerika Serikat (AS), saat ini telah dibuka penerimaan proposal hingga 9 September 2024.
Hibah ini digunakan untuk pengembangan teknis penerapan 15 fitur smart city (kota cerdas) di IKN, sesuai dengan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Dana tersebut untuk bantuan teknis guna mengembangkan desain rinci, spesifikasi teknis, dokumentasi pengadaan, dan strategi peningkatan kapasitas.
“OIKN mengundang penyerahan kualifikasi dan data proposal dari AS yang berminat. Perusahaan yang memenuhi syarat berdasarkan pengalaman dan kemampuan untuk melaksanakan bantuan teknis untuk mendukung penerapan teknologi kota pintar di Nusantara, ibu kota baru Indonesia,” bunyi pernyataan di website resmi USTDA.
Related Post
“Bantuan Teknis ini akan memberikan desain rinci, spesifikasi teknis, dokumentasi pengadaan, dan strategi peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk implementasi infrastruktur kota pintar prioritas Nusantara di Republik Indonesia,” lanjut pernyataan tersebut.
Dijelaskan pula, batas waktu penyerahan Proposal adalah tanggal 9 September 2024 pukul 23.00 WIB. Perusahaan yang dipilih akan mendapat anggaran dari dana hibah AS kepada OIKN.
Proyek yang ditawarkan meliputi Platform Berbagi Data, Jaringan Cerdas, Air Limbah Cerdas, Manajemen Tanggap Darurat, Sistem Parkir dan Pemantauan Lalu Lintas Tingkat Lanjut, Sistem Pembayaran Elektronik untuk Mobilitas, Keselamatan Kerja yang Cerdas, Pengiriman Cerdas, Gudang Cerdas, Pengisian Kendaraan Listrik, Platform Digital untuk Usaha Kecil Menengah, Sistem Mengemudi Otonom, Pemantauan Keanekaragaman Hayati Hutan Cerdas, Kelas Digital, Platform Pengembangan Pekerjaan, dan Tentang Bantuan Teknis.
USTDA adalah badan persiapan proyek luar negeri pemerintah Amerika Serikat yang memiliki misi ganda yang mencakup pengembangan infrastruktur berkelanjutan berkualitas tinggi di negara mitra seperti Indonesia dan Malaysia.
Terverifikasi Dewan Pers