Tenaga Kerja Lokal Masih Tersisih di Proyek IKN, Disnakertrans PPU Akui Serapan Minim

IKNPOS.ID – Upaya penyerapan tenaga kerja lokal di proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara masih menghadapi berbagai tantangan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penajam Paser Utara mengakui bahwa keterlibatan pekerja asal daerah belum berjalan sesuai harapan.

Kepala Disnakertrans PPU, Adriani Amsyar, menyebut kondisi ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah.

Meski sudah berkali-kali mengajukan permintaan kepada perusahaan yang terlibat dalam proyek IKN, realisasi penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim.

“Kami sudah sering mengusulkan, tetapi dari sekian banyak permohonan, hanya satu atau dua orang saja yang bisa masuk. Sisanya belum terserap,” ujarnya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tingginya standar kualifikasi dari pihak proyek. Bahkan untuk pekerjaan yang tergolong nonketerampilan, tetap dibutuhkan sertifikasi kompetensi tertentu.

Hal ini membuat banyak pencari kerja lokal kesulitan memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, muncul juga perbedaan persepsi di masyarakat. Sebagian warga menilai pekerjaan kasar seharusnya tidak memerlukan sertifikasi, sehingga minat untuk mengikuti pelatihan atau seleksi menjadi rendah.

Padahal, pihak pengelola proyek IKN sebenarnya telah menyediakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

Namun, ironisnya, kuota pelatihan tersebut justru belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Persoalan serupa juga terjadi pada proyek Refinery Development Master Plan Lawe-Lawe yang dikelola oleh Pertamina.

Kompleksitas proyek yang melibatkan banyak subkontraktor membuat proses rekrutmen tenaga kerja menjadi lebih rumit dan tidak terpusat.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah pembangunan besar yang berlangsung di wilayahnya sendiri. Padahal, proyek-proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemerintah daerah pun berharap ke depan ada kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada tenaga kerja lokal.

Mulai dari penyederhanaan persyaratan, peningkatan akses pelatihan, hingga pengawasan terhadap perusahaan agar lebih membuka peluang bagi warga setempat.

Dengan langkah yang tepat, diharapkan pembangunan IKN dan proyek strategis lainnya tidak hanya membawa kemajuan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya dalam hal kesempatan kerja.