IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memasuki babak penting. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sebagai bagian dari penguatan fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN terus bergerak maju, tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada fungsi strategis kenegaraan.
Penandatanganan desain ini menjadi tonggak penting dalam menyiapkan ekosistem pemerintahan yang lengkap di IKN.
Kawasan legislatif dan yudikatif nantinya akan menjadi pusat aktivitas lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, hingga lembaga peradilan.
Apresiasi terhadap langkah ini juga datang dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi pembangunan pada 20 April 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat progres sekaligus memastikan kesiapan pembangunan kawasan strategis tersebut.
Pembangunan kawasan ini sebenarnya telah dimulai sejak akhir 2025 melalui kontrak awal. Namun, pada awal 2026 dilakukan penyempurnaan desain sesuai arahan Presiden.
Menariknya, proses perancangan tidak dilakukan sembarangan. Tim perancang melakukan studi banding ke beberapa negara, seperti:
- Turki
- India
- Mesir
Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan konsep kawasan yang tidak hanya modern, tetapi juga representatif dan mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa desain kawasan ini memiliki filosofi kuat.
Menurutnya, Presiden menekankan bahwa bangunan di kawasan legislatif dan yudikatif harus mencerminkan karakter negara yang tegas dan berwibawa.
“Filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan ini akan lahir keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Target penyelesaian kawasan ini dipatok pada tahun 2027, dengan batas maksimal semester I tahun 2028.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, turut memberikan pandangannya terkait desain kawasan tersebut.
Ia menilai bahwa konsep yang diusung tidak hanya megah, tetapi juga sarat dengan nilai keindonesiaan.
“Gedung MPR, DPR, dan DPD akan berada di kontur tinggi di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari rata-rata gedung pemerintahan, sehingga terasa megah dan mencerminkan kekuatan Indonesia,” ungkapnya.
Ahmad Muzani juga menyoroti pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari perencanaan ke realisasi kini sudah bisa dirasakan langsung.
Beberapa infrastruktur yang sudah mulai terlihat antara lain:
