IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya mengambil langkah tegas terkait polemik pemberian uang transport bagi organisasi kemasyarakatan (ormas). Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, pemerintah memastikan rencana tersebut resmi dibatalkan dan tidak akan direalisasikan.
Keputusan ini muncul setelah publik sempat menyoroti beredarnya informasi terkait alokasi dana transportasi bagi perwakilan ormas. Kabar tersebut memicu perbincangan hangat di media sosial lantaran muncul berdekatan dengan jadwal rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung di depan Kantor Gubernur.
Inisiatif Pribadi Tanpa Koordinasi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring, memberikan klarifikasi bahwa munculnya angka Rp105 ribu per orang tersebut merupakan inisiatif pribadinya. Ia mengakui langkah tersebut belum melewati tahap pembahasan internal maupun koordinasi dengan pimpinan daerah.
“Pembagian amplop itu kesalahan saya. Sudah saya sampaikan ke gubernur dan saya minta maaf. Ini murni pemikiran saya, tidak ada campur tangan dari pimpinan,” ujar Sembiring kepada awak media pada Senin, 13 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa dirinya masih dalam tahap penyesuaian tugas di Kesbangpol sehingga kurang memahami mekanisme birokrasi terkait penyaluran dana tersebut. Sembiring merasa bertanggung jawab karena usulan itu sudah terlanjur tersebar ke masyarakat luas sebelum mendapatkan persetujuan resmi.
Duduk Perkara dan Total Anggaran
Awalnya, rencana pemberian uang transport ini tercantum dalam draf agenda silaturahmi dan coffee morning yang mengundang sekitar 400 perwakilan ormas. Jika terealisasi, total anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah mencapai Rp42 juta.
Sembiring beralasan, niat awalnya hanyalah ingin meringankan beban operasional peserta yang datang dari berbagai pelosok daerah di Kalimantan Timur. Namun, ia menyadari bahwa prosedur yang ditempuh salah karena mendahului persetujuan pimpinan.
“Saya hanya ingin bagaimana silaturahmi ini tidak memberatkan teman-teman yang datang dari jauh. Tapi memang belum bisa diwujudkan dan akan menjadi evaluasi ke depan,” tambahnya.
Tidak Terkait Aksi Demonstrasi
Pihak Kesbangpol juga menepis spekulasi yang mengaitkan pemberian uang ini dengan rencana aksi demonstrasi pada 21 April 2026 mendatang. Pemerintah menegaskan bahwa agenda silaturahmi tersebut murni untuk membuka ruang komunikasi, bukan untuk meredam aspirasi masyarakat.
