IKNPOS.ID – Pembangunan kawasan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif tetap menjadi proyek prioritas pemerintah.
Menurut Basuki, pembangunan dua kawasan penting tersebut tidak termasuk dalam daftar program yang terdampak efisiensi anggaran.
Bahkan, pemerintah menargetkan pembangunan kompleks lembaga negara itu dapat rampung pada periode 2027 hingga 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki dalam keterangannya, Minggu (12/04/2026).
Kompleks Legislatif IKN Akan Miliki Lima Gedung Utama
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif di IKN akan mencakup beberapa gedung utama yang menjadi pusat kegiatan lembaga perwakilan rakyat.
Di kawasan tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan lima gedung utama, yaitu:
- Gedung Paripurna
- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)
- Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD)
- Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR)
- Bangunan pendukung kawasan legislatif
Dari seluruh bangunan tersebut, Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan utama legislatif dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
Saat ini, proses pembangunan masih berada pada tahap penyempurnaan desain arsitektur yang tengah menunggu persetujuan dari Presiden.
“Saat ini proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden,” jelas Basuki.
Infrastruktur Jalan Kawasan Mulai Dipersiapkan
Untuk mendukung aktivitas di kompleks legislatif, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer.
Jalan ini nantinya akan menjadi penghubung antarbangunan di kawasan legislatif serta mempermudah mobilitas para pejabat negara, pegawai pemerintahan, maupun tamu negara yang datang ke IKN.
Tahap awal pembangunan telah dimulai melalui proses pembersihan lahan (land clearing) sebagai persiapan sebelum pembangunan fisik dilakukan secara penuh.
