IKNPOS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan sinyal kuat bahwa orientasi pemungutan pajak dan retribusi daerah harus segera bergeser.
Lembaga legislatif ini menegaskan bahwa menaikkan tarif bukanlah solusi utama atau prioritas dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama kini harus diletakkan pada penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam tinjauan kebijakan terbaru, DPRD Kalsel menilai bahwa kenaikan tarif yang serampangan justru berisiko membebani daya beli masyarakat dan menghambat iklim investasi di “Bumi Lambung Mangkurat”.
Sebaliknya, optimalisasi potensi pajak yang sudah ada melalui digitalisasi dan transparansi dianggap jauh lebih efektif untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran di lapangan.
Legislator menekankan bahwa kepatuhan pajak masyarakat akan tumbuh secara alami apabila mereka melihat bukti nyata dari pemanfaatan uang pajak tersebut dalam bentuk infrastruktur dan layanan publik yang prima.
“Jangan hanya bicara soal menaikkan tarif untuk mengejar target angka. Prioritas kita adalah keadilan bagi rakyat. Pajak dan retribusi harus ditarik dengan cara yang elegan, di mana pelayanan diperbaiki terlebih dahulu sehingga masyarakat merasa bangga dan ikhlas berkontribusi bagi daerah. Kita ingin PAD naik karena sistemnya yang efisien, bukan karena mencekik rakyat,” tegas salah satu pimpinan komisi di DPRD Kalsel.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya klasifikasi retribusi agar lebih tepat sasaran. Setiap rupiah yang ditarik dari kantong warga harus memiliki timbal balik (feedback) yang sepadan.
Dengan penyederhanaan birokrasi dan kemudahan akses pembayaran, Kalsel optimis mampu menciptakan ekosistem fiskal yang sehat, di mana pertumbuhan ekonomi daerah berjalan beriringan dengan kesejahteraan sosial tanpa harus bergantung pada besaran tarif yang tinggi.
Panitia khusus atau Pansus I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menekankan penertiban sistem terkait pajak dan retribusi daerah, tarif bukan prioritas.
