Iknpos.id – Kunjungan Inspektur dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Hamdan Syukri Batubara, ke Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, mengatakan pertemuan itu menjadi langkah strategis dalam mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah di masyarakat.
Dalam kegiatan supervisi dan koordinasi penyusunan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS), Selasa, Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen daerah menuju pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis edukasi kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan, pendekatan pengelolaan sampah saat ini tidak lagi sebatas membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus sudah beralih pada pemilahan sampah sejak dari sumber.
Menurut sudut pandangnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat implementasi program pengelolaan sampah sehingga berjalan sesuai rencana.
Pemerintah Kota Singkawang juga menggandeng sektor swasta dalam memperkuat penanganan sampah, salah satunya melalui bantuan mesin insinerator berkapasitas 5 ton per hari dari PT Goshen Pinnacle Indonesia melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Kerja sama tersebut telah ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama terkait penyerahan dan pemanfaatan mesin insinerator antara Pemkot Singkawang dan pihak perusahaan.
Tjhai Chui Mie mengapresiasi dukungan dunia usaha dalam membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan sampah yang volumenya terus meningkat setiap hari.
“Dengan adanya mesin itu tentu akan sangat membantu pemerintah, karena produksi sampah Kota Singkawang setiap harinya cukup besar,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Singkawang juga tengah melakukan penataan ulang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan rencana pembangunan fasilitas baru yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp17 miliar sebagai bagian dari upaya penanganan kondisi darurat sampah.
