IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) melalui Kick Off Meeting yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (2/4/2026). Tema kegiatan ini adalah “Mendorong Keberfungsian Infrastruktur Sanitasi serta Transformasi Tata Kelolanya Menuju Pencapaian Target Akses Sanitasi Aman Provinsi Kaltim”.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, yang menekankan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan sistem sanitasi tidak hanya dibangun, tetapi juga berfungsi secara berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kita memulai komitmen bersama untuk mendorong keberfungsian sanitasi. Tidak cukup hanya membangun, tetapi memastikan sistem itu benar-benar berfungsi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sekda Sri menyoroti bahwa cakupan sanitasi layak di Kaltim saat ini berkisar 87–88 persen, namun capaian tersebut belum sepenuhnya menjamin sanitasi yang aman. Tingkat akses sanitasi aman di provinsi ini bahkan masih rendah, yakni sekitar 3,7 persen.
“Mandat kita bukan hanya sanitasi layak, tetapi sanitasi yang aman. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita capai ini benar-benar aman dan berkelanjutan? Ini yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya upaya meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait sanitasi aman. Keberfungsian sistem sanitasi tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perilaku dan pemahaman masyarakat.
Meskipun menghadapi tantangan penurunan pendapatan daerah, pemerintah Kaltim tetap menjadikan sektor sanitasi sebagai prioritas pembangunan. Pada tahun 2027, sanitasi akan masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi.
“Artinya, kinerja dan intervensi kebijakan terhadap sektor sanitasi tetap menjadi fokus. Ini adalah sistem yang harus kita jaga bersama,” tegas Sri.
Ia juga menekankan perlunya penggerak di tingkat lapangan untuk mengedukasi masyarakat dan memastikan kesetaraan pengetahuan di semua level, dari pemerintah hingga warga. Peran Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi pun menjadi vital dalam memperkuat kolaborasi dan mendorong percepatan pembangunan sanitasi.
