IKNPOS.ID – Pemerintah terus mempercepat proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari upaya menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 1.700 hingga 4.100 ASN akan dipindahkan ke IKN secara bertahap hingga tahun 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (30/3/2026).
“Target jumlah pemindahan ASN di IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN,” ujar Basuki dalam rapat tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat fungsi pemerintahan di ibu kota baru.
Gedung DPR dan Mahkamah Agung Jadi Prioritas Pembangunan
Selain mempersiapkan pemindahan ASN, pemerintah juga menargetkan pembangunan sejumlah fasilitas penting di IKN.
Salah satu fokus utama pada tahun 2026 adalah pembangunan kompleks legislatif yang akan menjadi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Selain itu, pembangunan gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta berbagai sarana pendukungnya juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan.
Menurut Basuki, proyek tersebut akan mencakup berbagai fasilitas penting seperti:
- perencanaan ruang kawasan pemerintahan
- pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif
- pembangunan hunian vertikal untuk ASN
- pengembangan aksesibilitas dan konektivitas kawasan
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pemerintahan secara penuh di ibu kota baru.
Kawasan Inti Pemerintahan IKN Terus Dikembangkan
Dalam paparannya, Basuki juga menjelaskan perkembangan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.
Kawasan ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan yang akan menampung berbagai lembaga negara.
Luas area inti pemerintahan diperkirakan mencapai sekitar 850 hingga 1.100 hektare.
Sementara secara keseluruhan, kawasan KIPP memiliki luas sekitar 6.600 hektare.
Pengembangan kawasan ini mencakup berbagai infrastruktur penting yang akan menunjang aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di ibu kota baru.
