Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Program Makan Bergizi, Ingatkan Jangan Sampai Ada Penyelewengan

IKNPOS.ID – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, memberikan catatan kritis terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di wilayahnya. Meski mendukung penuh upaya perbaikan gizi generasi muda, Ananda menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar anggaran besar yang dialokasikan tidak diselewengkan dan benar-benar sampai ke tangan siswa.

Dalam keterangannya pada Sabtu 28 Maret 2026, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim ini menyebut bahwa instruksi partainya sangat jelas untuk mendukung peningkatan kualitas gizi nasional.

Namun, ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara perencanaan menu di atas kertas dengan realita porsi yang diterima anak-anak di lapangan. Ia memperingatkan seluruh pihak, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk bekerja secara transparan dan profesional tanpa mengurangi standar kualitas makanan.

Ananda juga menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan dengan intervensi yang tepat sasaran, terutama pada fase 1.000 hari pertama kehidupan. Ia menilai program MBG harus fleksibel dan berbasis kebutuhan wilayah, di mana daerah dengan tingkat kekurangan gizi tinggi wajib menjadi prioritas utama. Prinsip keadilan dalam kebijakan ini menurutnya bukan berarti pembagian rata, melainkan distribusi yang disesuaikan dengan urgensi kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait akses pendidikan, Ananda berpendapat bahwa program makan bergizi dan pendidikan gratis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan agar siswa dapat belajar dengan optimal.

Meski DPRD belum terlibat secara formal dalam sistem pengawasan, Ananda mengaku telah melakukan pemantauan mandiri dan menemukan hasil yang bervariasi di lapangan, mulai dari pelaksanaan yang sudah baik hingga yang masih memerlukan banyak perbaikan.

Ke depan, ia berharap mekanisme pengawasan oleh legislatif diperkuat guna memastikan program strategis ini tidak menyimpang dari tujuan awal. Dengan anggaran yang tergolong besar, transparansi dalam pengadaan dan distribusi menjadi kunci utama agar manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat serta mampu memperbaiki kualitas SDM masa depan Kalimantan Timur.