IKNPOS.ID – Kasus perceraian di Kalimantan Timur sepanjang 2025 menjadi sorotan setelah data resmi menunjukkan angka yang cukup tinggi.
Total ada 6.972 kasus perceraian dalam satu tahun. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil dan menggambarkan dinamika persoalan rumah tangga yang kompleks di wilayah tersebut.
Data tersebut dirilis oleh Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), kemudian diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 23 Februari 2026. Seluruh data dihimpun dari perkara yang diputus di lingkungan peradilan agama sepanjang tahun 2025.
Dari total tersebut, Kota Samarinda menjadi daerah dengan angka perceraian tertinggi, yakni 1.523 kasus. Disusul tipis oleh Kota Balikpapan dengan 1.495 kasus. Sementara kabupaten dan kota lainnya juga mencatatkan angka perceraian dengan faktor yang bervariasi.
Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus Jadi Faktor Dominan
Faktor paling besar penyebab perceraian di Kalimantan Timur pada 2025 adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Tercatat ada 4.920 kasus yang dipicu oleh konflik rumah tangga berkepanjangan.
Istilah ini merujuk pada kondisi ketika pasangan suami istri sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah secara sehat. Perdebatan yang berulang, komunikasi yang tidak efektif, hingga hilangnya rasa saling percaya menjadi pemicu utama.
Di kategori ini, Kota Samarinda kembali menempati posisi tertinggi dengan 1.222 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa konflik internal masih menjadi persoalan utama dalam banyak rumah tangga.
Meninggalkan Salah Satu Pihak
Faktor kedua terbanyak adalah “meninggalkan salah satu pihak” dengan total 935 kasus. Kondisi ini terjadi ketika salah satu pasangan pergi tanpa kabar atau tidak menjalankan kewajiban rumah tangga dalam jangka waktu tertentu.
Secara hukum, tindakan tersebut dapat dijadikan dasar gugatan cerai karena dianggap melalaikan tanggung jawab sebagai pasangan.
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan kasus tertinggi untuk faktor ini, yakni 309 kasus. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan pekerjaan di luar daerah, konflik berkepanjangan, hingga persoalan ekonomi.
Masalah Ekonomi Masih Jadi Ancaman Nyata
Tekanan ekonomi menempati posisi ketiga dengan 495 kasus perceraian sepanjang 2025. Persoalan ini biasanya berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, beban utang, atau ketimpangan kontribusi finansial antara suami dan istri.
Sebagai kota dengan biaya hidup relatif tinggi, Kota Balikpapan mencatat angka tertinggi dalam kategori ini dengan 249 kasus. Tekanan finansial yang terus-menerus sering kali menjadi pemicu konflik yang sulit didamaikan.
KDRT dan Dampak Seriusnya
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi faktor berikutnya dengan 186 kasus. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran dalam lingkup rumah tangga.
Selain berdampak fisik, KDRT juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Dalam banyak kasus, korban memilih mengajukan cerai demi keselamatan diri.
Kota Balikpapan kembali mencatat angka tertinggi untuk kategori ini dengan 69 kasus. Ini menjadi sinyal bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan domestik masih perlu diperkuat.
Judi, Dihukum Penjara, dan Madat
Selain konflik dan ekonomi, perilaku adiktif juga menjadi faktor signifikan. Kasus perceraian akibat judi mencapai 149 kasus sepanjang 2025. Kebiasaan berjudi sering kali menguras keuangan keluarga dan memicu hilangnya kepercayaan pasangan. Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat 45 kasus dalam kategori ini.
Faktor dihukum penjara menyumbang 90 kasus. Ketika salah satu pasangan menjalani hukuman pidana, stabilitas ekonomi dan sosial keluarga sering terganggu. Lagi-lagi, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat angka tertinggi dengan 25 kasus.
Sementara itu, faktor “madat” atau kecanduan narkotika menyumbang 65 kasus. Penyalahgunaan zat adiktif tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memicu masalah hukum dan ekonomi. Kota Balikpapan mencatat 33 kasus tertinggi untuk kategori ini.
Dinamika Perkotaan dan Tantangan Ketahanan Keluarga
Jika melihat total keseluruhan, Kota Samarinda menjadi wilayah dengan perceraian tertinggi yakni 1.523 kasus, disusul Kota Balikpapan dengan 1.495 kasus.
Tingginya angka di dua kota besar ini menunjukkan bahwa dinamika sosial perkotaan seperti mobilitas tinggi, tekanan ekonomi, serta kompleksitas hubungan sosial berperan dalam rapuhnya ketahanan rumah tangga.
Data dari Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilag ini bukan sekadar angka statistik. Di balik setiap perkara perceraian, ada persoalan sosial yang berdampak pada anak, keluarga besar, hingga lingkungan sekitar.
Karena itu, penguatan edukasi pranikah, layanan konseling keluarga, serta mediasi rumah tangga menjadi langkah penting yang perlu digencarkan.
Dengan memahami faktor-faktor dominan seperti perselisihan berkepanjangan, ekonomi, KDRT, judi, hingga penyalahgunaan narkotika, diharapkan upaya pencegahan bisa dilakukan lebih dini.
Perceraian memang merupakan hak setiap individu dalam sistem hukum. Namun, ketika angka terus meningkat, hal ini menjadi refleksi bersama bahwa ketahanan keluarga masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur.
